Pilpres 2019
''Menurut Prabowo, Kalau Sila Kelima Tidak Ditegakkan Maka Sila Ketiga Terancam'' Ungkap Hashim
Sila ketiga Pancasila, 'Persatuan Indonesia' akan terancam, kalau sila Kelima, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' tidak ditegakkan
''Menurut Prabowo, Kalau Sila Kelima Tidak Ditegakkan Maka Sila Ketiga Terancam'' Ungkap Hashim
TRIBUNSUMSEL.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berpendapat.
Sila ketiga Pancasila, 'Persatuan Indonesia' akan terancam, kalau sila Kelima, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' tidak ditegakkan.
Baca: UMP Naik 8,03 Persen, Kadisnaker Palembang : Upah Minimum Kota (UMK) Biasanya Lebih Besar
Hal itu disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Hashim Djojohadikusumo saat mengunjungi kantor redaksi Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).
Baca: Waskita Karya Akui Proses Pembangunan LRT Sebabkan Banjir di Palembang
"Sila kelima, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', itulah yang mau kita tegakkan sejak tahun 2009," ujar adik Prabowo ini.
"Menurut kami, menurut saya. Yang sering terlupakan sila kelima. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial, itu karena kita tidak merasa adil situasinya."
Baca: Cerita Adik Prabowo: Kalau Prabowo Haus Kekuasaan Sudah 14 Tahun Lalu di Pemerintahan, Tapi
"Kalau kita bicara sila ke lima orang bengong. Menurut Prabowo, kalau sila kelima tidak ditegakkan, sila ketiga terancam. Dan saya sependapat," cetusnya.
Lebih lanjut ia juga mejawab tudingan bahwa pihak Prabowo ingin membuat Khilafah.
Dia tegaskan, tudingan tersebut tidaklah benar.
"Kami tidak ingin membuat Khilafah, ini tudingan, konyol, dangkal, itu hoaks. Selama dua tahun kami jadi korban haoks soal khilafah," tegas Hashim.
Kata Hashim, bagaimana mungkin pihaknya mau membentuk Khilafah.
Dia ingatkan, bahwa Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk dalam keyakinan agama.
"Kami sejak satu tahun, dua tahun ini sering dianggap anti Pancasila, mau bentuk khilafah. Saya terbuka saja, saya Kristen Protestan saya sering ke gereja.
Pak Budi (wakil direktur BPN) katolik, dan ada yang Hindu," jelasnya.