Presiden Jokowi Divonis Bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ini Hukumannya

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya

Presiden Jokowi Divonis Bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Ini Hukumannya
Facebook
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi titik api kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015). 

TRIBUNSUMSEL.COM- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Baca: 3 Artis Dangdut Ini Rayakan Idul Adha dikampung Halamannya.No 3 Rumahnya Jadi Korban Lumpur Lapindo

Dikutip Kompas.id, putusan itu mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

 

Atas putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Baca: 8 Tahun Menikah Belum Punya Anak, Zaskia Sungkar Akui Sering Menangis Karena Hal Ini

Selain itu, Presiden juga dihukum untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca: Terik Matahari Tak Surutkan Pelajar Berikan Dukungan kepada Tim Voli Pantai Putra Indonesia

Pemerintah memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai putusan tersebut, Presiden Joko Widodo menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memvonis dirinya bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

"Kita harus menghormati, kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati," kata Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan tersebut belum final. Pemerintah masih akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Tetapi, kan, juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya," kata Jokowi.

Baca: Cuitan Mahfud MD Tentang Gempa di Lombok, Ujian atau Adzab ?

Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kebakaran hutan. Menurut dia, pada tahun ini, tingkat kebakaran hutan telah menurun 85 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira cukup tegas sekali. Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana semua. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Baca: Mulai Hari Ini Masuk Jakabaring Sport City (JSC) Gratis, INASGOC Hapus Aturan Pembelian Tiket

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Presiden Jokowi Divonis Bersalah Oleh PN Palangkaraya, Ini Ancaman Hukumannya, http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/23/presiden-jokowi-divonis-bersalah-oleh-pn-palangkaraya-ini-ancaman-hukumannya.


Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help