Susu Kental Manis Dinyatakan Bukan Produk Susu, Ini yang Perlu Diperhatikan

Susu Kental Manis Dinyatakan Bukan Produk Susu, Ini yang Perlu Diperhatikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengimbau

Susu Kental Manis Dinyatakan Bukan Produk Susu, Ini yang Perlu Diperhatikan
kayuagung.com
Ilustrasi 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Susu Kental Manis Dinyatakan Bukan Produk Susu, Ini yang Perlu Diperhatikan  

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengimbau masyarakat untuk bijak mengonsumsi susu kental manis (SKM) dan produk sejenisnya.

Melalui surat edaran bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000, lembaga tersebut menyatakan susu kental manis bukanlah produk susu.

Deputi Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Suratmono mengatakan surat edaran itu dikeluarkan untuk melindungi konsumen, agar tak keliru dalam memilih produk khususnya untuk anak.

 "Ini disosialisasikan karena banyak persepsi yang keliru di masyarakat dalam mengonsumsi SKM. Tidak dilarang, tapi harus bijak mengonsumsinya," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (4/7/2018).

Sebagaimana tertera dalam surat edaran, ada empat hal yang perlu diperhatikan produsen, importir, distributor hingga konsumen terkait peredaran SKM di Indonesia.

Pertama, produk SKM dilarang menampilkan anak pada usia di bawah lima tahun dalam bentuk iklan ataupun bentuk lainnya.

Produsen juga tak diperbolehkan menggambarkan SKM seperti produk susu lainnya, seperti susu sapi, susu yang dipasteurisasi, susu yang disterilisasi, susu formula, serta susu pertumbuhan, yang setara sebagai pelengkap gizi dan nutrisi anak.

"SKM berbeda dengan susu segar karena SKM tidak diperuntukan dalam bentuk minuman. SKM diperuntukan sebagai pelengkap sajian," terangnya.

Selain itu, dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.

Untuk soal iklan, produk kental manis dilarang ditayangkan pada jam tayang yang biasa ditonton anak-anak .

Produsen, importir, dan distributor produk kental manis itu harus menyesuaikan larangan BPOM paling lambat hingga enam bulan sejak surat tersebut ditetapkan, yaitu pada Oktober mendatang.

"Ya tenggat waktunya Oktober nanti kita lihat bagaimana responnya," pungkasnya.


Tags
SUSU
Editor: Kharisma Tri Saputra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved