Keterlambatan Proses Pilkada Diharap Tidak Terulang

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kabar tidak sedap terkait dana honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan jajaran terhambat yang akhirnya dibayar jelang pencoblosan, masih menjadi perhatian sejumlah pihak dan tokoh masyarakat di kota Prabumulih.

Sejumlah pihak menilai kejadian telatnya dalam pembayaran honor serta uang administrasi untuk pendirian tempat pemungutan suara (TPS) tersebut merupakan kegagalan pemerintah dalam membantu mensukseskan pilkada di kota Prabumulih.

"Semestinya pemerintah harus tanggap dan mendahulukan hal-hal yang mendesak apalagi untuk kepentingan pilkada, jangan malah disepelekan," ungkap Sopyan, satu diantara tokoh masyarakat kota Prabumulih ketika diwawancarai, Minggu (1/7/2018).

Hal yang sama disampaikan Ahmad kepada wartawan, dimana meminta pemerintah hendaknya tidak melakukan hal serupa pada pemilihan-pemilihan mendatang sehingga tidak menimbulkan keresahan serta menghambat jalannya demokrasi.

"Apalagi informasi kita terima baik dari media maupun perbincangan di lapangan jika banyak agenda sosialisasi yang semestinya dilakukan KPU malah tidak terlaksana akibat ulah verifikasi dadakan dari pemerintah. Ini jangan lagi terjadi lagi kedepannya," katanya.

Tidak hanya sejumlah tokoh, bahkan beberapa anggota KPPS mengungkapkan lantaran tidak turunnya dana untuk mendirikan TPS dan honor pihaknya telah angkat topi alias menyerah ke KPUD Prabumulih.

"Kami sehari sebelum pencoblosan sudah ke KPU menyampaikan kami nyerah jadi KPPS kalau anggaran tidak ada karena semua memerlukan untuk mendirikan TPS dan perlengkapannya, tapi kami ditenangkan agar memesan tenda karena anggaran akan cair.

Beruntung sorenya dana cair, kalau tidak mungkin tidak jadi pencoblosan," ungkap satu diantara anggota KPPS yang tidak menyebutkan nama ketika dibincangi.

Terpisah, Ketua KPUD Prabumulih, M Takhyul SIP melalui Sekretaris, Dinerson SH MH ketika diwawancarai mengatakan dana honor KPPS dan pendirian TPS dicairkan sore sehari sebelum pencoblosan.

"Memang saat itu semua pusing, dana tidak cair, kebutuhan banyak, alhamdulilah sehari sebelum pencoblosan tepatnya Rabu (26/6/2018) sekitar pukul 13.45 dana cair dan langsung kita distribusikan ke KPPS," ujarnya.

Dinerson mengatakan, sehari sebelum pencoblosan itu dua anggota DPD RI datang ke Prabumulih memberikan solusi dimana KPU Provinsi Sumsel siap meminjamkan dana dan akan mentransfer sekitar pukul 14.00,

namun ternyata pemerintah kota Prabumulih yang dihubungi para anggota parlemen langsung mencairkan.

"Jadi hanya selisih beberapa waktu, kita sudah koordinasi dengan KPU Sumsel dan mereka siap mengirim tapi akhirnya dana hibah dari pemerintah kota cair dan kita tidak jadi pinjam je KPU Sumsel," katanya.

Disinggung berapa jumlah dana yang dibayarkan ke KPPS, Dinerson menjelaskan dana yang langsung didistribusikan itu sekitar Rp 2,5 miliar.

"Tiap KPPS itu sebesar Rp 5,7 juta dan di Prabumulih ada 445 TPS. Dana itu untuk honor KPPS dari ketua hingga anggota dan linmas,

selain itu juga untuk pelayanan administrasi perkantoran seperti pasang tenda serta perlengkapan lainnya," bebernya.