Debat Cagub dan Wagub Sumsel - Ini Dia Perdebatan Seru 4 Paslon Saat di Panggung

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Debat publik pertama yang disampaikan oleh seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 di Hotel Novotel, Rabu (14/3) malam, dinilai oleh panelis belum bisa menajamkan visi dan misi yang disampaikan.

Debat publik yang dimoderatori oleh penyiar TVRI, Herdiana ini berjalan selama 2,5 jam.

Ada enam segmen yang diberlakukan dan dijawab oleh paslon dengan waktu 2 menit sampai 45 detik.

Adapun kelima panelis diantaranya Prof Prof Sirozi Rektor UIN Raden Fatah Palembang , Prof Ki Agus Sobri Dekan Fisip Unsri, Prof Taufik Marwa Dekan Ekonomi Unsri, Dr Febrian Dekan Hukum Unsri dan
Dr Yayat Supriyatna Dosen Trisakti.

Paslon nomor 1 Herman Deru terlihat santai di panggung debat, beberapa kali ia membuat gelak tawa pendukung dan tamu undangan yang hadir.

Salah satunya Deru menyapa paslon nomor 2 dengan panggilan saudaraku.

Selain itu gaya pertanyaan kepada seluruh paslon pun dilontarkan Deru dengan santai.

Deru terlihat mencecar Dodi-Giri, beberapa program paslon nomor 4 selalu dicecar Deru.

Bahkan Deru menyentil pemerintah saat ini dengan memancing pertanyaan dari paslon nomor 3 yang notabene adalah Ishak-Yudha, dimana Ishak adalah Wagub Sumsel yang masih cuti.

Pertanyaan pembuka kepada Herman Deru-Mawardi yang dilontarkan moderator terkait pemerintahan provinsi yang melakukan pengelolaan SLTA, tapal batas wilayah, tambang bagaimana kebijakan Deru-Mawardi tentang penarikan kewenangan tersebut?

Herman Deru mengakui, dengan kewenangan ditarik ke provinsi bukan masalah yang penting harus ada koordinasi. Tentang usaha pertambangan galian C, sedot pasir dan koral itu harus tuntaskan provinsi punya kewenangan serta kelayakan izin boleh atau tidak.

Selain itu, Deru pun melihat dampak dari pertambangan itu yang dinilai masyarakat merasakan tersendat macet dari Lahat sampai Palembang .

"Kalau kami terpilih angkutan batubara dilarang jalan umum.

Sedangkan, Aswari menjawab pertanyaan moderator, yaitu kemunduran pendidikan gratis 12 tahun dari selama ini 18 tahun.

Aswari menjawab bahwa masiH banyak kurang, karena wajib belajar yang dibebankan gubernur sumsel tidak seluruhnya dibebankan pada APBD provinsi namun dibagi 50 persen kepada kabupaten/kota.