72 Ribu Siswa di OKU Timur Sudah Nikmati MBG, Disdik Ingatkan SPPG Lebih Selektif Sajikan Menu

Dari seluruh kegiatan yang berjalan, belum ditemukan kasus keracunan makanan.

Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengawasan dan disiplin higienitas di dapur MBG berjalan cukup baik.

Meski begitu, Edi Subandi menekankan pentingnya kehati-hatian setiap Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) dalam mengolah dan mendistribusikan makanan.

“Kami meminta setiap SPPG lebih selektif dalam penyajian menu. Perlu juga mendata siswa yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu,” ujar Edi.

Ia menjelaskan, data alergi harus diverifikasi oleh panitia MBG di sekolah dan diteruskan ke kepala satuan SPPG agar tidak ada kesalahan distribusi makanan.

Selain itu, Edi mengingatkan soal standar distribusi makanan. Makanan yang baru matang, katanya, tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam kotak saji karena bisa mempercepat proses pembusukan.

“Kotak makan harus sampai ke siswa maksimal empat hingga enam jam setelah dipacking agar tetap segar saat dikonsumsi,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sekolah rutin mengecek tanggal kedaluwarsa susu dan roti yang dibagikan agar mutu gizi tetap terjaga.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., atau akrab disapa Enos, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berbicara soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga soal keamanan dan kepercayaan publik.

“Sertifikasi higienis bukan persoalan administratif. Ini benteng utama mencegah insiden pangan yang membahayakan,” tegas Enos.

Ia menyoroti kasus di beberapa daerah lain di Indonesia, di mana program serupa justru berujung pada keracunan massal akibat pengelolaan yang tidak higienis. 

"Saya meminta agar seluruh SPPG di OKU Timur segera mengurus sertifikasi higienis agar risiko serupa bisa dihindari," ujarnya.

Menurut Enos, keberhasilan program MBG akan memberi dampak berlapis mulai dari kesehatan anak-anak hingga produktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

“Kalau makanan aman dan sehat, anak-anak tumbuh cerdas, produktivitas meningkat, ekonomi daerah pun ikut bergerak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan kualitas.