Pastikan Hak Sipil Terpenuhi, Disdukcapil OKU Timur Rekam Data WBP di Lapas Martapura

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengambil langkah proaktif memastikan hak sipil warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap terpenuhi. 

Melalui layanan “jemput bola” di Lapas Kelas IIB Martapura, Senin (27/4/2026), puluhan WBP langsung direkam dan diterbitkan KTP elektronik guna membuka akses layanan kesehatan yang terhambat persoalan administrasi.

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan ini dipusatkan di dalam area Lapas Kelas IIB Martapura dengan menyasar WBP yang belum memiliki data kependudukan yang valid atau NIK tidak aktif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan integrasi data kependudukan dengan sistem jaminan kesehatan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil OKU Timur, Hj. Sri Suhartati, S.E., M.M., turun langsung memantau jalannya pelayanan bersama tim teknis. Kehadirannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang inklusif, tanpa membedakan status sosial masyarakat.

Menurut Sri Suhartati, pelayanan jemput bola ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara. Ia menegaskan bahwa status sebagai warga binaan tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan layanan publik, terutama layanan kesehatan.

“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga binaan yang kehilangan haknya hanya karena kendala administrasi. NIK yang tidak aktif bisa berdampak besar, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Karena itu kami hadir langsung ke sini,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, melalui kegiatan ini pihaknya berhasil merekam sebanyak 82 WBP yang sebelumnya belum memiliki kejelasan data kependudukan. Tidak hanya perekaman, KTP elektronik juga langsung dicetak sebagai bentuk percepatan layanan.

Lebih lanjut, Sri Suhartati menambahkan bahwa validasi data kependudukan ini menjadi pintu masuk bagi integrasi ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, biaya pengobatan warga binaan dapat ditanggung negara.

“Ketika data sudah valid dan terintegrasi, maka mereka bisa langsung masuk dalam skema PBI. Artinya, jika membutuhkan layanan kesehatan, tidak lagi terkendala biaya maupun administrasi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, tim Disdukcapil membawa perangkat mobile biometrik ke dalam lapas. Proses perekaman dilakukan secara lengkap, mulai dari pemindaian iris mata, sidik jari, hingga pengambilan foto. Seluruh tahapan berjalan tertib berkat koordinasi yang baik antara petugas Disdukcapil dan pihak lapas.

Sri Suhartati juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menyukseskan program ini. Ia menilai kolaborasi dengan pihak lapas menjadi kunci agar pelayanan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi dukungan dari pihak lapas yang sangat kooperatif. Tanpa koordinasi yang baik, pelayanan seperti ini tidak mungkin berjalan optimal,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab OKU Timur berharap dapat mendorong terciptanya tertib administrasi kependudukan yang menyeluruh dan inklusif. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani masa pembinaan.

Program jemput bola ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga aktif menjangkau kelompok rentan. Dengan data kependudukan yang valid, WBP kini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perlindungan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.