Contoh Jawaban PKN Kelas 8 SMP Halaman 96-99 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Pilihan Ganda

TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut ini akan disajikan selengkapnya contoh soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila atau PKN Kelas 8 SMP Halaman 96 - 99 Kurikulum Merdeka, Uji Kompentesi Pilihan Ganda.

____

Buku PKN Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka

>> Halaman 96 - 99 

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ....

A. adil
B. mandiri
C. pesanan
D. tekanan

2. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....

A. musyawarah
B. demonstrasi
C. surat kaleng
D. petisi

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah

B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

4. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....

A. Undang-Undang
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Surat Keputusan

5. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….

A. kejelasan tujuan
B. kejelasan rumusan
C. organ pembentuk
D. kesesuaian

6. Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....

A. Undang-Undang (UU)
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
C. Peraturan Presiden (Perpres)
D. Keputusan Presiden (Keppres)

7. Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ….

A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan

B. perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan

C. pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan

D. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan

8. Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.

1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.

Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (2), dan (3)
C. (1), (2), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah

Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), dan (2)
B. (1), dan (3)
C. (2), dan (4)
D. (3), dan (4)

Kunci Jawaban Siswa:

1. A
2. A
3. D
4. A
5. B

6. B
7. A
8. B
9. B
10. A

*)Disclaimer: Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

________

Baca artikel kunci jawaban lainnya disini.

(Tribunsumsel.com/Putri Kusuma Rinjani)

****

Artikel lainnya di google news.

Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel.