DPP Kerukunan Keluarga Palembang Resmi Dikukuhkan, Jadi Ajang Pemersatu Uwong Palembang 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Palembang (KKP) periode 2024–2029, resmi dikukuhkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru di Griya Agung Palembang, Sabtu (13/12/2025).

Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru KKP yang dipimpin Ketua Umum DPP KKP, Kiagus H Abdul Rozak, dengan Sekretaris yang juga sebagai anggota DPRD Kota Palembang Mgs H Saiful Padli, dan Bendahara Kms H Ahmad Idham, beserta jajaran pengurus pusat.

Ketua Umum DPP KKP Kiagus H Abdul Rozak menyampaikan bahwa KKP merupakan wadah besar, pemersatu orang Palembang yang berkomitmen menjaga kebersamaan, kekompakan, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

“KKP adalah rumah besar bagi keluarga Palembang. Sekali bersama, selamanya bersama. Kita berkomitmen melangkah maju, tidak mundur, dan terus berkontribusi untuk Palembang,” katanya.

Ia menjelaskan, KKP memiliki sejarah panjang sejak digagas pada tahun 1970-an dan secara resmi berbadan hukum sejak 1981. Saat ini, KKP telah memperbarui legalitas organisasi dan terdaftar secara resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Abdul Rozak, fokus utama KKP ke depan meliputi kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pelestarian budaya Palembang melalui penerbitan Al-Qur’an terjemahan bahasa Palembang serta kamus bahasa Palembang.

“Kami juga sedang melakukan konsolidasi data anggota. Ini penting agar KKP bisa bersinergi cepat dengan pemerintah,” jelasnya.

Ia menegaskan, kepengurusan periode ini diisi oleh generasi muda yang energik dan inovatif, sementara para senior berperan sebagai pengarah dan pengayom.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru  mengapresiasi peran KKP sebagai organisasi kekerabatan yang menjaga identitas dan budaya Palembang.

“Setelah dikukuhkan, KKP harus segera melakukan inventarisasi anggota dan menguatkan jati diri orang Palembang. Nama, adat, rumah, dan budaya Palembang harus dibanggakan dan tidak boleh tergerus modernisasi,” tegas Herman Deru.

Ia menambahkan, Pemprov Sumsel telah mengeluarkan regulasi untuk menjaga budaya lokal, seperti penggunaan busana bernuansa songket dan tanjak, sebagai benteng pertahanan identitas budaya Palembang.

Pengukuhan ini menurutnya diharapkan menjadi momentum kebangkitan KKP sebagai organisasi yang solid, modern, dan berperan aktif dalam pembangunan sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Palembang serta Sumsel secara umum.