4 Bupati Muara Enim Terjerat Korupsi dalam Satu Dekade, Ahli Hukum Unsri: Modusnya Mirip

Ringkasan Berita:

• Pakar Hukum Unsri, Prof. Febrian, menilai OTT terhadap Bupati Edison menunjukkan lingkaran korupsi di Muara Enim tak pernah berubah.
• Modusnya selalu berkutat pada pungli, setoran proyek, dan tingginya cost (biaya) politik.
• Penangkapan Bupati Edison dalam OTT terbaru oleh KPK melengkapi catatan hitam Kabupaten Muara Enim yang telah menjerat 4 bupati berturut-turut.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ahli Hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Febrian, menyoroti kasus korupsi yang kembali terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Diketahui, empat Bupati Muara Enim tersandung masalah korupsi dalam satu dekade terakhir.

Kasus terbaru, Bupati Muara Enim, Edison, menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Prof. Febrian menilai modus yang muncul masih serupa dengan kasus sebelumnya, yakni pungutan liar dan pembagian proyek.

"Kasus korupsi terulang di Muara Enim, modusnya mirip soal pungli dan bagi proyek," kata Febrian kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Selasa (9/6/2026).

Menurut Febrian, Muara Enim memiliki kekhasan karena adanya PTBA (PT Bukit Asam) dan sejumlah perusahaan batu bara. Kondisi itu membuat persoalan korupsi di daerah tersebut menjadi relevan untuk disorot.

Ia menyebut persoalan tidak hanya berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim saja. Febrian menilai pihak yang terlibat tidak terbatas pada bupati.

"Sebenarnya persoalan bukan hanya di Pemda Muara Enim saja, tapi juga yang membuat melakukan itu kena juga keterlibatan, dan Muara Enim bukan cuma bupati, tapi menyangkut lainnya sampai ke tingkat provinsi, maupun direksi PT BA," ujarnya.

Baca juga: Sosok Cory Erin Hardi, Wanita Jadi Tersangka Suap di OTT Bupati Muara Enim, Modus Pakai Rekening OB

Febrian menyebut selama ini penanganan kasus di Muara Enim kerap berhenti di level bupati.

Padahal, tindak pidana korupsi bisa melibatkan lebih dari satu orang dan kepentingan lain.

"Padahal kita tahu namanya korupsi tidak hanya menyangkut 1 orang, bisa lebih sebenarnya di tingkat 2, tapi bisa disinyalir kepentingan lainnya masuk," paparnya.

Ia menilai situasi saat ini relatif sama dengan kasus tertangkap tangan sebelumnya.

"Jadi sebenarnya relatif sama, tertangkap tangan mendapat uang seseran dan uang setoran," ucap Febrian.

Mengenai faktor penyebab, Febrian menyinggung biaya politik yang besar.

Ia menyebut hal itu berkaitan dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang sudah dimulai dan Muara Enim juga selama ini menjadi perhatian KPK.