Berita Palembang

Anggaran Capai Rp21 M, Anggota DPRD Sumsel Desak Jalan Pagar Alam-Empat Lawang Segera Diperbaiki

Alokasi anggaran perbaikan jalan Pagar Alam–Jarai–Empat Lawang naik menjadi Rp21 miliar pada tahun 2026 ini.

Tayang:
Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
PERBAIKAN JALAN - Anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi mendesak perbaikan jalan penghubung Kota Pagar Alam–Jarai dan Empat Lawang segera diperbaiki. 
Ringkasan Berita:
  • Anggota DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, meminta masyarakat bersabar terkait kerusakan jalan penghubung Pagar Alam–Jarai–Empat Lawang.
  • Alokasi anggaran perbaikan jalan provinsi tersebut naik menjadi Rp21 miliar pada tahun 2026 ini.
  • Meski APBD Sumsel mengalami penurunan hingga Rp1,8 triliun akibat pemotongan TKD oleh Kemenkeu, Alfrenzi mendesak agar proyek ini segera masuk proses lelang dan langsung dikerjakan.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Anggota DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi mengakui banyak mendapat keluhan masyarakat tentang kerusakan ruas jalan provinsi, yang menghubungkan Kota Pagar Alam–Jarai dan Empat Lawang.

Namun, Alfrenzi meminta warga bersabar, karena sebentar lagi perbaikan ruas jalan provinsi tersebut akan segera dimulai.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Sumsel untuk mempertanyakan kapan ruas jalan tersebut akan diperbaiki karena masyarakat sudah sangat mengeluhkannya," kata Alfrenzi, Selasa (19/5/2026).

Dikatakan, keterlambatan perbaikan ruas jalan tersebut karena terjadinya pergeseran anggaran.

Informasi terakhir, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp21 miliar meliputi pemeliharaan ruas Pagaralam–Tanjung Raya sebesar Rp14 miliar dan Tanjung Raya sampai batas Bengkulu sebesar Rp7 miliar, di mana anggaran tahun 2026 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 yang hanya Rp13 miiliar.

"Kita minta dengan sudah diputuskan alokasi anggaran ini untuk segera diproses lelang dan kemudian segera dikerjakan," tegas Alfrenzi.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumsel ini menjelaskan bahwa mulai tahun 2026 ini fiskal atau APBD Sumsel mengalami penurunan hingga Rp1,8 triliun akibat pemotongan TKD (Transfer Keuangan Daerah) oleh Kementerian Keuangan yang berlaku secara nasional.

Kebijakan pemerintah pusat ini tentu sangat mengganggu alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Sumsel.

"Kita berharap tahun depan APBD Sumsel bisa kembali normal dengan dikembalikannya TKD oleh Kementerian Keuangan," pungkas wakil rakyat asal Kota Pagar Alam ini.

 

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Sumber: Tribun Sumsel
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved