Anggaran Meja Biliar Rumah Dinas DPRD Sumsel Rp486,9 Juta, Pengamat : Jelas Lewati Batas Kewajaran

Ringkasan Berita:

• Pakar kebijakan publik dari Unsri, Dr. Muhammad Husni Tamrin menilai anggaran dua meja biliar Rp 486,9 juta untuk pimpinan DPRD Sumsel telah melewati batas kewajaran. 
• Menurutnya jumlah tersebut setara dengan harga satu unit mobil baru atau rumah subsidi.
• Munculnya angka tersebut di sistem perencanaan digital menunjukkan lemahnya filter internal dalam menyaring usulan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pakar kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Tamrin menilai anggaran pengadaan dua meja biliar yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp486,9 juta untuk pimpinan DPRD Sumsel telah melewati batas kewajaran. 

Diketahui, rencana pengadaan sejumlah paket di Sekretariat DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) bagi pimpinan dewan untuk di rumah dinasnya menjadi sorotan.

Nilai anggaran yang dialokasikan tidak bisa dibilang kecil untuk setiap paket, apalagi anggaran itu bersumber dari APBD.

Seperti pengadaan dua meja biliar yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp486,9 juta untuk pimpinan DPRD Sumsel.

Dr. Muhammad Husni Tamrin, mengatakan bahwa rencana pengadaan fasilitas olahraga di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel ini perlu ditinjau kritis dari kacamata etika anggaran (budgetary ethics) dan skala prioritas.

"Secara teknis kebijakan publik, setiap usulan belanja modal harus memiliki korelasi logis dengan peningkatan fungsi pelayanan atau kinerja legislasi," ucapnya.

Namun, dikatakan Husni, ketika melihat data SIRUP LKPP di mana pengadaan dua meja biliar tersebut menelan anggaran fantastis mencapai Rp486,9 juta dengan rincian per unit hingga Rp335,9 juta, maka rasionalitas standar biaya masukannya patut dipertanyakan.

"Angka yang setara dengan harga satu unit mobil baru atau rumah subsidi ini jelas melampaui batas kewajaran fasilitas penunjang jabatan dan lebih mengarah pada belanja gaya hidup eksklusif di ruang privat," paparnya.

Ditambahkan Husni, langkah Ketua DPRD untuk melakukan evaluasi memang patut diapresiasi.

Namun, munculnya angka tersebut di sistem perencanaan digital menunjukkan lemahnya filter internal dalam menyaring usulan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

"Dari perspektif kebijakan publik, setiap rupiah pajak masyarakat Sumatera Selatan seharusnya dialokasikan untuk program yang memiliki dampak sosial-ekonomi luas. Publik hari ini jauh lebih membutuhkan komitmen nyata pada perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, karena pada akhirnya anggaran biliar setengah miliar ini adalah bentuk blind spot etika anggaran yang melukai rasa keadilan publik di Sumatera Selatan," tandasnya.

Anggaran Fasilitas Disorot

Sebelumnya, sejumlah paket pengadaan barang di Sekretariat DPRD Sumsel membuat heboh karena di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto, yang dikonfirmasi membenarkan data yang dilihat dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel.

"Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru SIRUP atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum," kata Hadiyanto.

Pengadaan sejumlah item itu merupakan kebutuhan penunjang wakil rakyat, namun jadi sorotan di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat itu.