Buntut Polemik Dwi Sasetyaningtyas, Anggota DPRD Sumsel Dorong LPDP Prioritaskan Guru dan Dosen

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Fajar Febriansyah, menyoroti polemik alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas.
• Ia menyesalkan sikap tersebut dan menyebut Sumatera Selatan termasuk provinsi dengan penerima LPDP terendah secara nasional.
• Menurut Fajar penerima LPDP sebaiknya bukan hanya diberikan kepada mahasiswa yang baru lulus saja, namun juga para guru dan dosen yang jelas pengabdiannya.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Anggota komisi V DPRD Sumsel Fajar Febriansyah ikut menyorot polemik yang ditimbulkan Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bangga menunjukkan anaknya menjadi warga negara asing (WNA) Inggris. 

Fajar Febriansyah termasuk orang yang menyesalkan tindakan tersebut.

Dikatakannya, Provinsi Sumsel salah satu provinsi terendah di Indonesia yang menerima beasiswa tersebut.

"Ternyata Sumsel masuk dalam provinsi terendah menerima Beasiswa LPDP dari 15 besar, urutan provinsi secara nasional yang dirilis Sumsel. Di bawah itu atau dibawah 1.000 penerima," kata Fajar kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Selasa (24/2/2025).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Dwi yang memamerkan kewarganegaraan baru untuk anaknya (Inggris) dianggap mencederai moral dan nurani.

"Yang Jelas pada tayangan tersebut, mencederai moral dan nurani intelektualitas, yang tidak sama sekali dibarengi adab dan rasa syukur, empati kepada bangsa negara juga masyarakat Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Nasib 44 Penerima LPDP di Ujung Tanduk, Terancam Bayar Miliaran usai Kasus Dwi Sasetyaningtyas Viral

Diungkapkan Fajar, LPDP diprogramkan untuk mendanai kuliah lanjutan S2 dan S3, bagi anak bangsa baik di dalam maupun di luar negeri, yang keuangannya bersumber dari APBN dan dikelola oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan).

Di mana dari total APBN untuk pendidikan yang dialokasikan pada tahun 2025 lalu sebesar 724,3 Triliun / 20 persen dari APBN, salah satu untuk LPDP dengan penerima manfaat 10.500 lembaga. 

Bahkan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RUU APBN TA 2026 juga menyatakan mempersiapkan 11 triliun untuk LPDP.

"Tujuan alokasi dan dukungan anggaran tentunya baik. Dan kami terus dukung, namun dengan fenomena di atas perlu pembenahan dan penyempurnaan kembali. Utamanya kami usulkan terhadap penerima LPDP keluar negeri," terangnya.

Selain itu, menurut Fajar penerima bukan hanya diberikan kepada mahasiswa yang baru lulus saja, sehingga belum ada pengabdian untuk bangsa dan negara,

"Kami memandang guru - guru dan dosen- dosen, yang selama ini pengabdiannya sudah jelas dan nyata untuk mencerdaskan anak bangsa, perlu juga ditingkatkan kemampuannya dan level pendidikannya, sehingga mendapatkan prioritas sebagai Penerima manfaat LPDP," paparnya.

Mengingat guru dan dosen ini, sekali lagi ia sampaikan tidak perlu diragukan akan kembali mengabdi dan seterusnya. Bahkan sebelum berangkat ke luar negeri, mereka sudah mengabdi.

"Jadi ketika telah menyelesaikan pendidikan dengan beasiswa LPDP itu, mereka akan kembali ke sekolah dan kampus awal, dengan kemampuan akademik yang lebih  baik tentunya. Ini tentunya, salah satu solusi yang kami usulkan untuk dapat dipertimbangkan dan menjadi kajian," pungkas Fajar.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel