Buka Temu Daerah Kabag Keuangan se-Sumsel, Sekda Aprizal Dorong Tata Kelola Keuangan Transparan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim  membuka kegiatan Temu Daerah Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Hotel Novotel pada Jumat (31/10/2025).

Acara ini diharapkan dapat  memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Aprizal menyoroti kompleksitas tantangan pemerintahan saat ini, di mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas.

 "Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi, sinkron, dan berkesinambungan dengan kebijakan nasional," ujar dia.
 
Sinergi antara daerah dan pusat sangat dibutuhkan agar arah pembangunan selaras dengan prioritas nasional, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal Sumatera Selatan.

"Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola keuangan yang baik (good governance), mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi," jelasnya.

Forum ini, lanjut Aprizal, diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan yang produktif, memungkinkan antar daerah saling belajar mengenai praktik terbaik (best practices) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Baca juga: Pemkot Palembang Bakal Gelar Pameran Prangko dan Jumpa Museum, Dorong Minat Berwisata ke Museum

"Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, memperkuat sistem pengendalian intern, dan meningkatkan kepercayaan publik,"ungkapnya.

Ketua Forum Kabag Keuangan se-Indonesia, Dr. Fancholiq Joko Pribadi SE MM CRBC, memberikan apresiasi dan menyoroti tantangan krusial, yaitu pengurangan alokasi anggaran di banyak daerah.

 "Daerah diharapkan harus bijak dan kreatif. Pengurangan jangan sampai membuat pelayanan publik terbengkalai. Efisiensi yang dimaksud (dalam belanja) adalah dialokasikan untuk program prioritas," tegas Dr. Fancholiq.

Beliau juga mengingatkan agar daerah berhati-hati dalam efisiensi belanja pegawai. 

"Jangan sampai kesejahteraan pegawai menurun. Saya yakin masing-masing daerah punya kebijakan yang bersifat proporsional. Usahakan ada pengurangan yang tidak signifikan pada komponen belanja (pegawai)," tambahnya.

Jimmy Alamsyah Putra, Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Palembang, menjelaskan forum ini adalah turunan dari komunikasi nasional.

"Dengan kegiatan ini kita harap bisa  fokus mengolah anggaran dengan bijak, mencari area yang paling mungkin diefisiensikan, dan melakukan terobosan-terobosan, termasuk beralih dari manual ke sistem digital," jelasnya.(*)

Baca berita lainnya di google news