Sosok Irjen Pol Djuhandhani Kapolda Sulsel Diperintahkan Prabowo Selidiki Ulang Kasus 2 Guru Dipecat

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo perintahkan Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani usut ulang kasus pemecatan guru
• Irjen Pol Djuhandhani kawan satu angkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
• Djuhandhani sebelumnya mengemban jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri

TRIBUNSUMSEL.COM - Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki ulang proses hukum kasus dua guru asal Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis.

Adapun kedua guru SMAN 1 Luwu Utara itu sempat dipenjara atas tuduhan pungutan komite sekolah Rp 20.000 per orangtua siswa untuk membantu guru honorer yang tidak digaji. 

Buntut dari kasus tersebut, Abdul Muis dan Rasnal tetap dinilai salah dan menjalani hukuman penjara selama hampir delapan bulan dan denda Rp50 juta.

Atas perintah Prabowo tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandhani telah menurunkan tim khusus dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan penyidikan (Wasidik).

Baca juga: Perintah Prabowo ke Kapolda Sulsel Selidiki Ulang Kasus 2 Guru SMAN 1 Luwu Utara Berujung Pemecatan

Profil Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro 

Djuhandhani Rahardjo Puro merupakan putra kelahiran Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Mei 1969.

Ia adalah alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991, dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Polri.

Ia kawan satu angkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebagai polisi yang lama bergelut difungsi reserse, Djuhandhani pastinya pernah mengemban beberapa jabatan strategis.

Dia pernah menjabat sebagai Kasubdit IV/Poldok Dittipidum Bareskrim Polri dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2019.

Karier Djuhandhani terus berkembang, dan pada 2020 ia dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, kemudian menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda pada 2021.

Pada Desember 2022, Djuhandhani ditunjuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri, jabatan yang dipegangnya hingga akhirnya dilantik menjadi Kapolda Sulsel kini.

Baca juga: Jangan Coba-coba Pulang!, Pesan Tegas Kapolda Sulsel ke Tim Pencari B Balita Korban Penculikan

Saat mengemban jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri, Djuhandhani pastinya pernah menangani sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik.

Salah satunya adalah kasus pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang terkait dengan dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Selain itu, Djuhandhani juga pernah menangani kasus laporan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Penyelidikan itu dilakukan menyusul pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah S1 milik Jokowi.

Dalam kasus itu, Djuhandhani melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 39 orang saksi, termasuk pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jokowi sendiri.

Terbaru, saat menjabat Kapolda Sulsel, Djuhandhani berhasil mengungkap kasus penculikan Bilqis, Balita asal Makassar yang menjadi korban sindikat perdagangan orang di Jambi.

Diperintahkan Prabowo Usut Kasus Pemecatan Guru

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani menyampaikan baru saja mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki ulang proses hukum kasus dua guru asal Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis.

Kedua guru itu sempat dijerat pidana karena pungutan komite sekolah Rp 20.000 per orangtua siswa untuk membantu guru honorer yang tidak digaji.

Keduanya juga dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN), sebelum akhirnya direhabilitasi oleh Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden memerintahkan kami dari aparat penegak hukum, jangan sampai tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini akan kami laksanakan sesuai asas yang bisa diterima masyarakat,” kata Djuhandhani, Kamis (13/11/2025), dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Nasib Polisi Luwu Utara jadikan Abdul Muis & Rasnal Tersangka, Propam: Oknum yang Salah Diproses

Atas perintah Prabowo tersebut, Polda Sulsel telah menurunkan tim khusus dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan penyidikan (Wasidik).

“Saya mengambil langkah, kami turunkan tim baik itu dari Bid Propam Polri dan Bid Propam Polda Sulsel. Kemudian Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini,” ujar Djuhandhani.

Ia menuturkan, penyelidikan juga dilakukan bersama Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri untuk memastikan apakah ada pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri, dalam hal ini Biro Wasidik, untuk mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan dulu dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika oleh penyidik,” jelasnya.

Ia berjanji, jajarannnya di Polda Sulsel akan selalu transparan dalam menangani setiap perkara atau kasus.

Kejanggalan atas penetapan tersangka itu, juga terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sulsel, di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (12/11/2025) kemarin.

Menurutnya, kejanggalan terjadi karena dua terlapor lain tidak ikut dijadikan tersangka.

Rasnal menambahkan, berkas perkara sempat dikembalikan kejaksaan karena belum lengkap (P19).

Namun, polisi tetap melanjutkan proses dengan menggandeng Inspektorat Luwu Utara.

Kini, Kepala SMAN 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis menerima secara langsung rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025) dini hari. 

Lewat rehabilitasi hukum ini, hak dan nama baik mereka akan dipulihkan. 

Pemulihan nama baik Rasnal dan Abdul Muis oleh Presiden Prabowo kini diikuti dengan upaya penegakan hukum internal Polri terhadap oknum yang diduga melanggar prosedur.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com