Isi Pernyataan Ribka Tjiptaning Berujung Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Gelar Pahlawan Soeharto

Ringkasan Berita:

• Ribka Tjiptaning, dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri, Selasa (12/11/2025). 
• Ribka mempertanyakan kehebatan Soeharto sehingga diusul jadi salah satu pahlawan nasional.
• Menuding Soeharto terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

TRIBUNSUMSEL.COM - Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, resmi dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri pada Selasa (12/11/2025). 

Pelaporan ini terkait dengan pernyataan kontroversialnya mengenai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Pernyataan yang dipermasalahkan muncul ketika Ribka secara tegas menolak usulan gelar tersebut, dengan menuding Soeharto terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Baca juga: Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Mbak Tutut : Untuk yang Belum Dukung, Kami Tak Dendam

Ribka mempertanyakan apa kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.

"Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata Koordinator ARAH, Iqbal, saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Adapun Iqbal menyoroti pernyataan Ribka menyebut almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat," lanjutnya.

Pernyataan Ribka itu kata Iqbal, bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.
 
“Kalau betul almarhum Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat, pertanyaannya di mana dia membunuh, kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat?" jelasnya.

Baca juga: Sosok Marsinah, Gus Dur, Soeharto dan 7 Tokoh yang Resmi Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional

Ia menilai pernyataan semacam itu bisa menyesatkan publik apabila dibiarkan tanpa klarifikasi hukum.

"Tentu ini juga pernyataan seperti ini, kalau dibiarkan tentu akan menyesatkan informasi publik," katanya.

Iqbal menyebut video pernyataan Ribka yang beredar di media sosial menjadi barang bukti utama dalam laporannya.

Kata dia, pernyataan itu disampaikan Ribka pada 28 Oktober 2025. Namun dia tak menjabarkan detail di mana lokasi Ribka mengatakan hal itu.

ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Iqbal menegaskan laporan ini bukan atas nama keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif ARAH untuk menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan.

“Bukan, kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH)," ucapnya.

Namun hingga berita ini diunggah Ribka hanya menyampaikan terima kasih atas informasi soal adanya pelaporan ini.

"Thanks infonya," tulis Ribka via pesan singkat dari Kompas.com.

Isi Pernyataan Ribka 

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan menolak keras pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. 

Ribka mempertanyakan apa kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.

“(Gelar pahlawan Soeharto) Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan,” ujar dia saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

“Hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” kata Ribka.
 
Ribka lalu menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran HAM harus diluruskan lebih dulu sampai semuanya jelas.

Ia juga menambahkan bahwa belum adanya pelurusan sejarah dan dugaan pelanggaran HAM yang masih mengemuka membuat Soeharto tidak pantas diberi gelar kehormatan negara.

"Udah lah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” ucap Ribka.

Sebelumnya, Presiden RI ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin (10/11/2025) hari ini.

Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Saat penganugerahan gelar pahlawan nasional, Tutut Soeharto beserta sang adik, Bambang Trihatmodjo, menjadi perwakilan yang menerima gelar tanda kehormatan tersebut dari Prabowo.

Sebagian artikel tayang di Kompas.com.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com