Alasan NasDem Minta DPR Setop Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Usai Dinonaktifkan 

TRIBUNSUMSEL.COM - Terungkap alasan Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach selama mereka menjadi anggota legislatif.

Seperti diketahui, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan oleh partainya lantararan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. 

"Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” ujar Viktor dalam siaran pers yang diterima dari Kompas.com, Selasa (2/9/2025).

Selain itu, Viktor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. 

Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI.

"Seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ucap Viktor.

Baca juga: Sadis, Kerabat Sahroni Harap Pelaku Pembunuhan 5 Anggota Keluarga Terkubur di Indramayu Ditangkap 

Viktor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Anggota DPR Dinonaktifkan

Adapun diketahui ada lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir. 

Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. 

Sebab, status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. 

Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat.

Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. 

Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. 

Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.

Ahmad Sahroni Sebut publik tolol 

Sahroni sebelumnya disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.

Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. 

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Setelah persoalan ini viral, Sahroni sempat dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.

Seperti diketahui, berawal penjarahan kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani, kini rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Nafa Urbach menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8/2025) malam hingga Minggu dini hari.

Rumah Ahmad Sahroni Dijarah

Sebelumnya, rumah anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) sejak sore hingga malam.

Aksi ini diduga dipicu oleh pernyataan kontroversial Sahroni yang menyebut desakan pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia,” memicu kemarahan publik, termasuk warga di daerah pemilihannya.

“Datang dari sono, enggak tahu dari mana itu. Cuma ada yang dari Bahari, ada yang dari Cilincing, ada yang dari Kemayoran. Turun semua,” ujar seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut di lokasi.

Menurut warga, rumah Bendahara Umum Partai NasDem itu telah didemo sejak Jumat (29/8/2025).

“Sudah dari kemarin. Pak Roni mah sudah enggak ada. Mobil sudah diselametin semua. Cuma itu doang satu karena kan masih ada ajudan tuh,” katanya.

Meski awalnya massa hanya berniat menggelar aksi protes, situasi berubah menjadi penjarahan.

“Ya itu lah, balik lagi mulutmu harimaumu. Cuma ya begimana, kita cuma bisa ngeliatin, yang penting jangan kita lah,” ungkap warga tersebut.

Dalam insiden tersebut, massa mengambil berbagai barang berharga dari kediaman Sahroni. Di antaranya perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, AC, kulkas, mesin cuci, serta barang elektronik. Dokumen penting seperti tas, pakaian, ijazah, sertifikat tanah, kartu keluarga (KK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga dilaporkan hilang.

Tak hanya itu, koleksi pribadi Sahroni turut dijarah, termasuk dua patung figur ikonik: Iron Man dan Spider-Man. Sahroni sendiri dikabarkan tidak berada di rumah saat kejadian berlangsung. Ia disebut telah bepergian ke Singapura.

Pernyataan Sahroni yang menyulut kemarahan publik muncul di tengah gelombang demonstrasi nasional yang menuntut pembubaran DPR dan reformasi lembaga negara. Kritik terhadap ucapannya datang dari berbagai kalangan, termasuk konstituennya di Jakarta Utara.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com