Banggar DPR Ungkap Alasan Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach dan Eko Tetap Digaji Setelah Dinonaktifkan

TRIBUNSUMSEL.COM -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus anggota Fraksi PDI-P, Said Abdullah, menegaskan bahwa tidak ada istilah “anggota DPR nonaktif” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 

Artinya, meskipun sejumlah anggota DPR dinyatakan nonaktif oleh partainya, mereka tetap berstatus aktif secara hukum.

Pernyataan ini merujuk pada lima anggota DPR RI Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), serta Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN) yang telah dinonaktifkan oleh fraksi masing-masing.

Menurut Said, status keanggotaan mereka baru bisa berubah jika telah melalui mekanisme resmi pergantian antar waktu (PAW).

“Baik Tata Tertib DPR maupun UU MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/9/2025) melansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa meskipun kelima anggota tersebut tidak lagi menjabat di Banggar, secara teknis mereka tetap menerima gaji dan tunjangan.

Hal ini karena penganggaran sudah diputuskan dan pelaksanaannya berada di tangan lembaga eksekutif, bukan Banggar.

“Kalau dari sisi teknis, ya tetap terima gaji. Banggar sudah memutuskan anggaran, pelaksanaannya bukan di kami lagi,” jelasnya.

Meski demikian, Said memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh keputusan politik yang diambil oleh PAN, Golkar, dan NasDem.

Ia menegaskan bahwa Fraksi PDI-P menghormati langkah yang diambil oleh ketiga partai tersebut.

“Saya menghormati keputusan NasDem, PAN, dan Golkar. Pertanyaan soal itu sebaiknya dikembalikan kepada mereka, agar saya tidak melangkahi moralitas,” tutup Said.

Berikut deretan anggota DPR yang dinonaktifkan:

1. Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Surya Paloh.

Ia dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem resmi terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi F. Taslim, dalam siaran pers yang dirilis Minggu (31/8/2025).

Dalam keterangannya, Hermawi menyebut, keputusan penonaktifan ini didasarkan pada pernyataan kontroversial dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Partai Nasdem.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," kata Hermawi, Minggu. Dikutip Kompas.com

"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," tambahnya.

Sahroni sebelumnya disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.

Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. 

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Setelah persoalan ini viral, Sahroni sempat dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.

Kini ia resmi dinonaktifkan.

2. Nafa Urbach

Selain Ahmad Sahroni, Nafa Urbach juga resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Surya Paloh.

Keduanya dinonaktifkan buntut pernyataan mereka yang dinilai telah menciderai perasaan masyarakat.

Ia dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem resmi terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

Dalam keterangannya,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi F. Taslim menyebut, keputusan penonaktifan ini didasarkan pada pernyataan kontroversial dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Partai Nasdem.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," kata Hermawi, Minggu. Dikutip Kompas.com

"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," tambahnya.

Hermawi juga menegaskan, Partai Nasdem akan terus melaksanakan perjuangan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat.

Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Ia menyebut, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.

Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.

3. Uya Kuya

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.

Hal itu buntut kritikan anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.

Terbaru, rumah Uya Kuya dan Eko Patrio dijarah massa.

Kini pihak DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Uya dan Eko Patrio.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025). Dikutip Kompas.com

Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir. 

Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir. 

Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.

"Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujar Viva.

4. Eko Patrio

Selain Uya Kuta, PAN juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari DPR RI.

Hal itu buntut kritikan anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.

Terbaru, rumah Uya Kuya dan Eko Patrio dijarah massa.

Kini pihak DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Uya dan Eko Patrio.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025) dikutip Kompas.com

Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir. 

Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir. 

Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.

"Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujar Viva.

Sebelumnya, Eko Patrio dan Uya Kuya mendapat sorotan karena berjoget ria dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 15 Agustus 2025 lalu.

Aksi keduanya dan beberapa anggota DPR menimbulkan pro dan kontra di tengah kesulitan ekonimi masyarakat Indonesia.

Apalagi aksi tersebut dilakukan setelah ada kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit. 

"Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja," tulis Eko. 

Termasuk anggota dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.

Belakangan ini keduanya menyampaikan permintaan maaf. 

Gaji dan Tunjangan DPR RI

Mengutip Kompas.com, besaran gaji dan tunjangan anggota DPR diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015, serta merujuk pada PP Nomor 75 Tahun 2000. 

Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta.

Di luar gaji pokok, ada sederet tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak, bahkan bisa menembus Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan dengan tambahan fasilitas. 

Berikut rincian tunjangan anggota DPR RI: 

1. Tunjangan Melekat Tunjangan istri/suami: Rp 420.000 

Tunjangan anak (maksimal 2 anak): Rp 168.000 
Uang sidang/paket: Rp 2.000.000 
Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta (anggota), Rp 15,6 juta (wakil ketua), Rp 18,9 juta (ketua) 
Tunjangan beras: Rp 12.000.000 
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 1,7–2,6 juta 2. 

2. Tunjangan Lain 

Tunjangan kehormatan: Rp 5,58 juta (anggota), Rp 6,45 juta (wakil ketua), Rp 6,69 juta (ketua) 
Tunjangan komunikasi: Rp 15,55 juta (anggota), Rp 16 juta (wakil ketua), Rp 16,46 juta (ketua) 
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3,75 juta (anggota), Rp 4,5 juta (wakil ketua), Rp 5,25 juta (ketua) 
Bantuan listrik dan telepon: Rp 7,7 juta 
Asisten anggota: Rp 2,25 juta 
Tunjangan perumahan: Rp 50 juta
Fasilitas kredit mobil: Rp 70 juta per periode 

3. Biaya Perjalanan Dinas 

Uang harian daerah tingkat I: Rp 5 juta 
Uang harian daerah tingkat II: Rp 4 juta 
Uang representasi daerah tingkat I: Rp 4 juta 
Uang representasi daerah tingkat II: Rp 3 juta 
Dengan komposisi tersebut, seorang anggota DPR yang sudah berkeluarga dengan dua anak bisa membawa pulang sekitar Rp 116,2 juta per bulan hanya dari gaji dan tunjangan rutin.

Jika ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta dan tunjangan lain yang bersifat situasional, angka itu bisa mendekati Rp 230 juta per bulan.

Berikut ini rincian gaji anggota DPR per bulan beserta dengan beragam tunjangan dan fasilitasnya, seperti diungkap Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra): 
 
Komponen Penghasilan                      

Gaji pokok ± 4.200.000                       
Tunjangan jabatan ± 9.700.000 
Tunjangan beras dan lauk ± 2.000.000 
Tunjangan komunikasi dan listrik ± 15.000.000 
Tunjangan aspirasi dan kegiatan ± 80.000.000 
Tunjangan perjalanan dinas dan lain-lain ± 69.000.000 
Tunjangan perumahan (rencana tambahan) ± 50.000.000 
Total per bulan ± 230.000.000