Link PDF Format Surat Pernyataan 18 Poin PPPK KemenHAM 2026 Beserta Format Surat Lamaran

TRIBUNSUMSEL.COM - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026. Sebanyak 500 formasi untuk lulusan S1 dari berbagai jurusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelum mendaftar secara daring melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id, pelamar diwajibkan menyiapkan dokumen penting. 

Di antaranya yakni surat lamaran dan surat pernyataan yang dilengkapi materai tempel atau e-meterai Rp10.000. . 

Kedua dokumen ini dapat diunduh dalam format PDF melalui laman resmi KemenHAM dan harus diunggah dalam bentuk scan berwarna.

Semua dokumen harus diunggah dalam format PDF dan dijadikan satu file jika berasal dari beberapa instansi.

• Link PDF >>> Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM 2026
• Link PDF >>> Format Surat Pernyataan PPPK KemenHAM 2026

Contoh Format Surat Lamaran PPPK KemenHAM 2026

(Tempat & tanggal sesuai pada saat pelamar pendaftaran instansi di portal SSCASN)

Yth. Menteri Hak Asasi Manusia RI
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................
Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)
Pendidikan : ................................................................. (sesuai dengan pendidikan yang diisi)
Jabatan yang dilamar : .................................................................
Unit Kerja : Pusat / Kanwil *) (sesuai dengan jabatan yang dilamar)
Alamat : .................................................................
Nomor telepon/HP : .................................................................
Alamat e-mail : .................................................................

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

Surat lamaran yang diketik dan ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta, bermaterai Rp10.000 dan telah ditandatangani.

Surat Pernyataan 10 (sepuluh) poin dibuat di atas e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.

Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) instansi yang berwenang.

Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah.

Ijazah *)

Transkrip Nilai.

Surat pernyataan jujur dan Transkrip Nilai asli yang menyelenggarakan perguruan tinggi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. **)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen isian data ternyata tidak sesuai dengan data yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelamar dan kelulusannya dapat dibatalkan. Atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai
Rp10.000

(tanda tangan)

Catatan:
*) Tempat, roti dan nama unit kerja penempatan dipilih
**) Coret jenis kelamin yang tidak sesuai
***) Kode unit kerja penempatan yang dipilih pusat atau kanwil
****) Diikuti khusus pelamar lulusan Luar Negeri

Contoh Format Surat Pernyataan KemenHAM 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :…………………………………………………………..
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :…………………………………………………………..
Alamat :…………………………………………………………..
Jenjang pendidikan :…………………………………………………………..
Program Studi / Jurusan :…………………………………………………………..
Jabatan yang dilamar :…………………………………………………………..
Nomor telepon / HP :…………………………………………………………..
Alamat email :…………………………………………………………..

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran dalam laman https://sscasn.bkn.go.id;

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

8. Tidak berstatus sebagai Peserta lulus seleksi calon ASN (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

9. Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK) dan/atau setelah memperoleh nomor induk, sepanjang masih berada dalam masa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pelamar belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025;

11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

12. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial, dibuktikan dengan:
1) Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
2) Surat keterangan pemeriksaan sehat rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;

13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;

14. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon aparatur sipil negara sebelumnya; 

16. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;

17. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia; 

18. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang saya lamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang saya berikan adalah benar bukan palsu.

Apabila salah satu pernyataan pada angka di atas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia digugurkan keikutsertaan seleksi atau digagalkan kelulusan akhir saya atau tidak diproses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) atau dibatalkan keputusan pengangkatan PPPK.

Format Surat Pernyataan PPPK
Meterai 10.000
................., ...........................2026
Yang membuat pernyataan, ditandatangani
(nama peserta)

Catatan:
Urutan nomor di atas wajib urut dan tidak boleh ada yang tidak termuat. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan.

Jadwal Seleksi PPPK KemenHAM 2026

• Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
• Pendaftaran: 7 – 23 Januari 2026
• Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
• Pengumuman Hasil Administrasi: 30 Januari 2026
• Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari – 2 Februari 2026
• Jawaban Sanggah: 1 – 3 Februari 2026
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026
• Pengumuman Jadwal CAT: 8 – 10 Februari 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 – 17 Februari 2026
• Pengumuman Hasil CAT: 24 – 26 Februari 2026
• Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Maret 2026
• Pengumuman Hasil Akhir: 11 April 2026
• Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 14 April 2026
• Jawaban Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 15 April 2026
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 26 April 2026
• Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April – 11 Mei 2026
• Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

Baca juga: Perbedaan PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Sistem Perekrutan hingga Gaji, Bisakah PPPK Jadi PNS?

Baca juga: Cara Aktivasi Akun ASN Digital BKN Tahun 2026, Akses Layanan Kepegawaian untuk PNS dan PPPK