TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang menegaskan akan memberikan sanksi kepada para pengusaha sawit dan pemegang konsesi di Sumatera Selatan yang tidak serius dalam pencegahan karhutla.

"Jika dalam dua minggu perusahaan tidak melaporkan kesiapan penanganan Karhutla, baik dari sisi SDM, peralatan, maupun pendanaan, kami akan memberikan sanksi," katanya saat Rapat Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (24/5/2025). 

Hanif menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksinya administratif bahkan hingga pidana bagi yang tidak memenuhi kewajiban. 

Ini bukan ancaman, tapi bentuk keseriusan negara dalam menjaga lingkungan. 

"Jangan sampai negara dirugikan karena kelalaian para pemegang izin. Jika perlu, kami ajukan sanksi pidana satu tahun penjara bagi yang tidak patuh," katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengirimkan surat kepada para pemegang izin konsesi di wilayah Sumatera bagian selatan, termasuk Sumsel, untuk melaporkan kesiapan penanggulangan Karhutla.

Evaluasi lapangan juga akan dilakukan, dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Hanif, Indonesia saat ini menjadi negara dengan peringkat kedua dalam kontribusi kabut asap global, yang sebagian besar disebabkan oleh Karhutla.

Baca juga: Setelah Karhutlah, BPBD Musi Rawas Kini Waspada Bencana Alam Setelah Intensitas Hujan Mulai Tinggi

Hal ini berpengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca dan kredibilitas Indonesia dalam komitmen penurunan emisi global.

Hanif menyoroti luasnya area konsesi di Sumatera bagian Selatan yang mencapai 20 juta hektare, 5 juta nya konsesi kelapa sawit.

Dengan 25 persen wilayah dipegang oleh konsesi, maka tanggung jawabnya juga besar. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi menyangkut kesehatan masyarakat dan keutuhan lingkungan hidup.

"Para pengusaha sawit diharapkan membina kelompok masyarakat peduli api dan memastikan tidak ada akses ke wilayah konsesi, tanpa pengawasan. Evaluasi terhadap standar kesiapan alat, organisasi, dan pelaporan juga akan dilakukan secara ketat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Karhutla setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini ditopang dengan kesadaran masyarakat yang terus membaik. 

"Dari sebelumnya "dipaksa" oleh berbagai aturan dan penegakkan hukum, kini masyarakat sudah mulai sadar akan bahaya Karhutla. Sehingga, makin sedikit dari mereka yang melakukan pembebasan lahan dengan cara dibakar," kata Deru. 

Menurutnya, kesadaran ini harus terus dipupuk dengan cara memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara yang baik dan benar. Salah satunya dengan memberikan bantuan peralatan. 

"Seperti bantuan alat berat yang akan digunakan untuk membuka lahan. Ini menjadi penting agar mereka tidak lagi mengulangi cara-cara lama yang mengancam lingkungan," katanya. 

Dia juga menyoroti banyaknya perusahaan sawit yang belum tergabung dalam keorganisasian.

Padahal pengusaha sawit yang tergabung dalam suatu organisasi akan lebih memudahkan koordinasi maupun sosialisasi dalam pencegahan Karhutla. 

"Saya akan mendorong agar pengusaha sawit di Sumsel dapat bergabung dalam organisasi," katanya. 

Sedangkan Wakil Ketua II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto menjelaskan, ancaman Karhutla masih nyata meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. 

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas program pencegahan dan mitigasi, terutama dalam menghadapi tren peningkatan kebakaran dalam dua dekade terakhir.

"Kejadian Karhutla ini masih tinggi meskipun kita telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Kita, turut mendorong berbagai inisiatif, mulai dari penyebaran surat edaran kewaspadaan, pedoman teknis pencegahan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi rutin," katanya. 

Menurutnya, dari sisi kesiapan teknis, GAPKI menekankan pentingnya pemenuhan sumber daya air di lokasi rawan kebakaran, sesuai regulasi.

Modifikasi cuaca bukan solusi tunggal. Persiapan sumber daya dan pelatihan keterampilan anggota di lapangan masih harus terus dilakukan. 

Baca berita menarik lainnya di google news