TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sejak November 2023, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp 2 miliar. Namun perlu dicatat bahwa program rumah bebas PPN ini akan berakhir pada 30 Juni tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyerapan sektor perumahan melalui insentif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023.

“Anggaran (untuk PPN Ditanggung Pemerintah/DTP) rumah komersial sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2023, sedangkan di 2024 Rp 1,7 triliun. Untuk rumah komersial, pembelinya siapa saja, asalkan harga rumahnya di bawah Rp 2 miliar (untuk PPN DTP 100 persen). Kami harapkan, dengan demikian, sektor properti akan meningkat kegairahan dari sisi pembeli maupun dari para pengembang.  Kenapa rumah di bawah Rp 2 miliar, Karena rumah di bawah Rp 2 miliar kalau permintaan naik, yaitu:

1. Penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, sebesar 100 persen dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar, dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar; dan

2. Penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebesar 50 persen dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar, dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

“PPN DTP diberlakukan bagi rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar, kita perluas untuk rumah seharga sampai Rp 5 miliar, namun PPN yang di DTP-kan hanya sampai Rp 2 miliar. Artinya, untuk harga rumah di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar masih membayar PPN seperti semula.

Tapi sampai dengan Rp 2 miliar pertama DTP. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, insentif lain terkait sektor perumahan juga diberikan pemerintah, meliputi:

1. Bagi masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta per rumah sepanjang November 2023 hingga Desember 2024;

2. Pemerintah memperluas batasan harga rumah subsidi bagi MBR yang mendapat pembebasan PPN, yaitu menjadi Rp 350 juta; dan

3. Dukungan rumah masyarakat miskin, yaitu penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 1.800 rumah senilai Rp 20 juta per rumah sepanjang November hingga Desember 2023. Syarat manfaatkan PPN DTP sektor perumahan 2024 PMK Nomor 120 Tahun 2023 juga mengatur syarat pemanfaatan PPN DTP pembelian rumah, yaitu:

1. Hanya bisa dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun. Adapun orang pribadi yang memenuhi kriteria:

- Warga Negara Indonesia (WNI);

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor identitas kependudukan;

- Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki NPWP—sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA; dan

2. Untuk orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah sebelum berlakunya PMK Nomor 120 Tahun 2023, tetap dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP.

Baca juga: Pengunjung Wahana Permainan di G Walk Citraland Palembang Membludak, Bahkan Rela Antre

Baca juga: CitraLand Palembang Kembangkan Kawasan Terbuka Untuk Komunitas

Insentif PPN DTP Berlanjut Sampai Akhir Tahun 2024

Kemudahan insentif Pajak Pertamabahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian hunian di bawah harga Rp2 miliar berakhir pada Juni 2024. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan pembelian hunian yang telah digulirkan pemerintah sejak akhir 2023 tersebut. “PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini akan berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni 2024,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartanto belum lama ini di Jakarta.  Setelah Juni 2024, kata Airlangga, PPN DTP berlanjut diberikan sebesar 50 persen.

Dia menjelaskan, alasan pemerintah memberikan insentif tersebut adalah karena terjadi penurunan PDB di sektor perumahan sebesar 0,67 persen dan konstruksi turun 2,7 persen. Padahal, sektor perumahan dan konstruksi berkontribusi 14-16 persen terhadap PDB, menyediakan lapangan kerja sampai 13,8 juta orang, serta kontribusi pajak mencapai 9,3 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9 persen.

Adapun, aturan PPN DTP di berikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual hunian maksimal Rp5 miliar.

Berdasarkan ketentuan pemberian insentif PPN DTP terbagi dalam dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen dari DPP. Sementara untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50 persen dari DPP. Kebijakan ini pun hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Untuk itu jangan sampai tidak dimanfaatkan kemudahan yang telah digulirkan pemerintah,” kata Airlanga.