Pilkada 2024

Yudha Pratomo Dapat Restu AHY Maju Calon Walikota Palembang, Pastikan Tak 'Duet' Dengan Ratu Dewa

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPC Partai Demokrat Yudha Pratomo memastikan dirinya tak akan berpasangan dengan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dalam Pilkada Palembang 2024.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ketua DPC Partai Demokrat kota Palembang, Yudha Pratomo mengatakan dirinya sudah mendapat restu dari Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju menjadi bakal calon Wali Kota Palembang di Pemilu 2024. 

Dengan izin tersebut, Yudha memastikan dirinya akan maju dalam Pilkada Palembang 2024 untuk posisi Walikota bukan Wakil.  

"Saya lihat banyak nama saya disandingkan untuk calon wakil Ratu Dewa, dan juga Fitrianti Agustinda. Pastinya tidak mungkin berpasangan kami bertiga, antara Ratu Dewa, Fitrianti Agustinda dan saya. Sehingga saya memastikan untuk pasangan itu sepertinya tidak mungkin, " kata Yudha Pratomo beberapa waktu lalu. 

Dijelaskan Yudha, pastinya yang sudah berpasangan yaitu dari jalur independen, yang saat ini sudah mendeklarasikan dirinya maju di Pilkada Palembang, sedangkan untuk diusung parpol belum ada. 

"Pastinya, mereka sudah menyatakan maju jalur perseorangan dengan dukungan yang ada, " ucapnya. 

Baca juga: Lanosin Mantapkan Diri Kembali Maju di Pilkada OKU Timur, Optimis Enos-Yudha Jilid 2

Dikatakan mantan Calon Wakil Gubernur Sumsel 2018 ini, dirinya punya program ke depan salah satunya program sunat gratis dari 2018 yang sudah 1.200 an dilakukan. 

"Memang yang kita lakukan belum luar biasa, tetapi ini sesuatu yang bagus dan bukan memuji program saya. Pastinya sunat ini wajib bagi umat muslim dan penduduk Indonesia termasuk Palembang mayoritas muslim, " tandasnya. 

Selain itu, ia menyoroti program berobat gratis, yang saat ini masih harus menggunakan kartu BPJS Kesehatan atau KIS. 

"Padahal era Gubernur sebelumnya (Alex Noerdin) tidak masalah tidak punya KIS, asal warga Sumsel. Dan kami sudah melakukan meski belum di pemerintahan sudah kami lakukan jika ada warga Palembang yang tidak tercover BPJS Kesehatan atau KIS, " capnya. 

Putra mantan Gubernur Sumsel Prof Dr Mahyudin ini pun menyoroti program sekolah gratis yang saat ini tidak berlaku lagi, termasuk melakukan program sembako murah. 

"Termasuk internet gratis dan fogging gratis. Karena kami berkecimpung di dunia kesehatan sudah 6 bulan kita lakukan, karena kasus DBD meningkat tapi pemerintah tidak tanggap maka kami ambil kesempatan, dengan siapkan alat semprot di 18 Kecamatan dengan dana kami sendiri. Kami pengennya pemerintah jangan anggap kami kompetitor karena mau bersaing dalam Pilkada, tapi sebenarnya harus saling suport, " tandasnya. 

Termasuk pelatihan bagi kalangan muda untuk jadi wirausaha muda. 

"Pastinya saya pernah di Karang Taruna, dan kita tidak ingin ada pengangguran anak muda sehingga kita kasi pelatihan dan berikan bekal, sehingga potensinya bisa kita maksimalkan, " tandasnya.

Terkait Pilkada kalau lihat di survei internal, memang Ratu Dewa saat ini paling tinggi, namun karena masih menjabat hal itu dinilai biasa. 

"Tapi seperti Fitri dan saya mirip meski jauh dari Ratu Dewa, baru yang lain petanya dari berbagai survei. Nah, saya tidak ingin memvulgarkan diri, sehingga saya kedepan harus lebih banyak kerja keras lagi " tukasnya.

Dilanjutkannya, untuk surat penugasan sendiri dari partai Demokrat, Yudha menyatakan jika Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan dirinya sudah mendapat rekomendasi dari AHY meski ada nama Ketua DPRD Palembang saat ini Zainal Abidin, yang nanti tetap berbagi tugas baik di Pilkada maupun DPRD sesuai kesepakatan bersama. 

"Saya sudah ketemu AHY di Jakarta pada Jumat tadi dan ngobrol, di mana dalam kesempatan itu saya minta izin dan restu untuk mengikuti kontestasi Pilkada Palembang. Beliau merestui dan support memberikan semangat, di mana ini jangan tidak jadi dengan konsolidasi dukungan struktur partai. Yang penting dia tahu dan merestui, " paparnya. 

Rencananya, setelah lebaran DPP akan mengeluarkan surat tugas, termasuk partai lain untuk melakukan penjajakan berkoalisi dalam mengusung bakal Pasangan calon kepala Daerah Palembang. 

"Misal aku balon Walikota Palembang, di mana di surat itu ditugaskan YPM (Yudha Pratomo Mahyudin) untuk berkomunikasi dengan parpol lain untuk memenuhi minimal syarat 20 persen. Dengan saat ini hasil Pileg 2024 terdapat 6 kursi DPRD Palembang sedangan 2019 sebanyak 9 kursi padahal syarat minimal 10 kursi dan ini masih menunggu aturan PKPU, " pungkasnya.
 
 
 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung disaluran WhatsApp Tribunsumsel

Berita Terkini