TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ketimbang bakal capres dari partainya, Ganjar Pranowo.

Gerak-gerik Jokowi diduga mendukung Prabowo itu terbaca oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.

Dugaan itu menguat setelah Partai Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra dan PKB yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Melansir Kompas.com, Umam menduga, bersatunya Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN sebagai koalisi pendukung Prabowo mempertegas dukungan Jokowi ke Menteri Pertahanan itu.

“Deklarasi empat partai ini mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan, sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo,” katanya, Selasa (15/8/2023).

Pasalnya, kata Umam, keempat partai tersebut merupakan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi.

Apalagi, sejak April lalu mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang hendak menyatukan partai-partai pendukung pemerintah, terkecuali PDI Perjuangan, untuk mendukung pencapresan Prabowo.

Kabar yang beredar, koalisi itu direstui presiden, bahkan digerakkan langsung oleh Jokowi.

“Rencana bergabungnya partai-partai mendukung Prabowo sudah terbaca sejak Mei lalu, di mana muncul ide koalisi besar untuk mengepung PDI-P agar mau menerima posisi cawapres mendampingi Prabowo,” ujar Umam.

Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun menyatakan bahwa keputusan mereka terkait dukungan capres akan lebih dulu dikonsultasikan dengan Jokowi.

“Kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana,” lanjutnya.

Bergabungnya Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN dalam satu koalisi ini pun seolah mengepung PDIP.

Mau tak mau, partai banteng hanya mendapatkan tambahan amunisi dari satu partai parlemen yakni PPP.

Situasi ini dinilai cukup rawan buat pencapresan Ganjar Pranowo.

Sebab, jika dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, gabungan kekuatan PDIP dan PPP jauh di bawah gerbong koalisi pendukung Prabowo.

Bahkan juga tertinggal dari kekuatan Koalisi Perubahan, pendukung Anies Baswedan.

“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDIP yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen.

Di bawah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebesar 28 persen, dan kini gabungan empat partai Senayan pendukung Prabowo mampu membentuk kekuatan terbesar 46 persen,” beber Umam.

Meski sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo kian menguat, lanjut Umam, orang nomor satu di Indonesia itu tak akan terang-terangan menunjukkan preferensi politiknya ke publik.

Sebab, bagaimanapun, Jokowi masih kader PDIP, partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Umam menduga, Jokowi akan menghindari kemungkinan untuk berhadap-hadapan langsung dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sehingga dukungan untuk Prabowo ditunjukkan samar-samar.

Lanjutnya, ada potensi Jokowi akan mencoba mencitrakan diri berada di tengah antara Prabowo dan Ganjar, atau bahkan mendukung Ganjar sekalipun sebagai bentuk sikap tegak lurus pada partai.

“Namun, semua sel-sel politik pendukungnya akan dibiarkan atau bahkan diarahkan untuk berkumpul mendukung Prabowo Subianto,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Jokowi Bantah Ikut Campur

Presiden Jokowi dengat tegas membantah ikut campur tangan dalam koalisi empat partai politik pendukung Prabowo Subianto.

Menurut Presiden urusan koalisi dan dukungan capres-cawapres merupakan ranah partai politik.

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/8/2023).

Presiden Jokowi mengatakan Golkar dan PAN tidak berkomunikasi dengannya sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo.

Karena kata Jokowi soal dukung mendukung di Pilpres 2024 bukan urusan Presiden.

"Ndak, ndak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden," katanya.

PDIP Yakin Jokowi Taat Konstitusi

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah meyakini bahwa Presiden Jokowi taat Konstitusi yang salah satunya mengatur bahwa hanya partai politik yang berhak menentukan capres dan cawapres.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Hal ini disampaikan Basarah saat ditanya isu yang berkembang bahwa deklarasi Partai Golkar dan PAN mendukung bakal capres Prabowo Subianto atas arahan Jokowi.

"Saya kira semua pihak, termasuk Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang ikut menyetujui AD/ART PDI Perjuangan di setiap kongres, tahu persis bahwa kedaulatan parpol menentukan capres-cawapres selain dijamin oleh konstitusi, juga dijamin oleh AD/ART masing-masing parpol," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023). (*)

Sumber: Kompas.com