TRIBUNSUMSEL.COM - Elit partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) pengusung Capres Anies Baswedan kembali perang statement di ruang publik.

Kegaduhan ini terjadi dipicu pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebut adanya potensi Anies Baswedan terjegal oleh koalisi pendukungnya sendiri sebelum gelaran Pilpres 2024.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi pernyataan elit Partai Nasdem tersebut dengan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada persoalan serius yang muncul di internal Koalisi Perubahan.

"Tak ada persoalan di internal Koalisi Perubahan, semuanya baik-baik saja," kata Kamhar, Jumat (23/6/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Kamhar menilai, seluruh persoalan yang sifatnya subtantif di dalam Koalisi Perubahan sudah dibahas.

Sementara ketiga partai koalisi yakni PKS, NasDem, dan Demokrat sudah menyetujui berdasarkan piagam kerja sama.

"Semua perkara yang sifatnya subtantif sudah dirumuskan, diatur, dan disepakati bersama pada piagam kerjasama tiga partai," ucap dia.

Atas hal itu, Kamhar meyakini, tidak ada upaya atau sinyal masalah di dalam Koalisi Perubahan.

Termasuk dirinya membantah kalau ada potensi penjegalan Anies Baswedan yang justru hadir dari internal koalisi.

"Kami optimis dan berkeyakinan tak ada penjegalan dari internal koalisi. Benar (kami membantah)," ujarnya.

Baca juga: Panas, Waketum Nasdem Sebut Anies Baswedan Bakal Dijegal Internal Koalisi, Bukan dari Eksternal

Senada dikatakan Kamhar Lakumani, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga membantah ada persoalan serius dalam Koalisi Perubahan.

Menurutnya, tiga partai di Koalisi Perubahan masih solid mendukung Anies Baswedan.

"Koalisi KPP solid. Hubungan Mas Anies dengan tiga partai harmonis. Mas Anies selalu jaga adab. Nasdem, Demokrat dan PKS terus mematangkan konsep dan kebijakan pembangunannya," kata Mardani, Jumat (23/6/2023).

Pernyataan Mardani ini sekaligus menyoroti ungkapan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, yang menyebut kalau Anies Baswedan bakal dijegal sebagai capres dengan upaya penetapan tersangka oleh KPK.

Sementara di sisi lain, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai kalau penjegalan terhadap Anies Baswedan itu tidak datang dari luar koalisi, melainkan dari internal.

Alasan mendasar Ali menyatakan hal demikian, karena di internal Koalisi Perubahan terdapat negosiasi yang alot untuk mengusung nama cawapres Anies Baswedan.

Kedua dugaan itu dibantah oleh Mardani dengan menyebut hingga kini ketiga partai yakni PKS, NasDem dan Demokrat masih solid dalam mengusung Anies sebagai capres.

"Kecil kemungkinan ancaman dari dalam (Koalisi Perubahan). Ancaman dari luar juga kecil karena demokrasi kita kian matang dan masyarakat punya daya pengawasan yang cukup kuat," tukas Mardani.

Baca juga: Waketum Nasdem Ungkap Anies Baswedan "Disandera" Soal Cawapres, Terancam Dijegal Internal Koalisi?

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebutkan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan disandera oleh internal koalisinya sendiri.

Anies disandera untuk menentukan cawapres pilihannya, lantaran diduga ada tarik menarik kepentingan mengenai penentuan bakal pendampingnya di Pilpres 2024.

Ahmad Ali menggunakan istilah disandera saat menanggapi isu penjegalan Anies yang menurutnya bukan datang dari pihak eksternal, melainkan terancam dijegal oleh internal partai koalisinya sendiri.

"Kemungkinan penjegalan itu kalau kemudian dari internal koalisi salah satunya penentuan wapres ini, Anies diberikan kebebasan atau disandera," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (23/6/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Dia mengatakan Anies disandera jika tidak memilih cawapres yang sesuai keinginan partai di dalam Koalisi Perubahan, maka partai itu mengancam akan keluar dari koalisi.

Ia menjelaskan tindakan itu sama saja penjegalan dari internal koalisinya sendiri.

Namun, Ali enggan mengungkapkan siapa parpol yang tengah menyandera Anies Baswedan.

"Begini sederhananya, kalau Anies pilih cawapres yang tidak sesuai dengan salah satu partai, dan kemudian partai itu mundur, ya Anies terjegal. Artinya Anies disandera kan?" tanya Ali.

Padahal, kata Ali, ketiga parpol Koalisi Perubahan telah sepakat untuk memberikan keleluasaan bagi Anies menentukan cawapres pilihannya di Pilpres 2024.

Yang terjadi justru sebaliknya, tambah Ali, karena Anies 'disandera' oleh parpol tersebut.

Sebelumnya, Ahmad Ali mengatakan dirinya memiliki perspektif lain terkait isu penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebut Anies akan segera jadi tersangka korupsi.

Menurut Denny Indrayana, pentersangkaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai upaya menjegal Anies di Pilpres 2024.

Nah, bagi Ahmad Ali sendiri, Anies justru terancam dijegal oleh internal partai politik koalisinya sendiri, bukan dari pihak eksternal.

"Kalau persoalannya jegal menjegal percaya deh yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, tapi dari internal sendiri," kata Ali.

Ali berpendapat seperti itu karena masih meragukan kesolidan ketiga partai di Koalisi Perubahan uintuk Persatuan (KKP) yang mengusung Anies.

Koalisi Perubahan beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Ali mengaku sepakat dengan peryataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal isu penjegalan Anies beberapa waktu lalu.

"Saya sepakat dengan Pak Mahfud (bahwa Anies terancam dijegal oleh internal koalisi sendiri karena tidak dapat tiket nyapres)," kata Ali.

Isu penjegalan dari internal Koalisi Perubahan yang dimaksudkan Ali lantaran parpol berebut menjadi bakal Cawapres Anies.

Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi Cawapres Anies.

"Makanya saya bilang, ya nawaitunya partai koalisi ini apa. Mengantar Anies jadi presiden atau meminta mau ingin jadi wapres Anies, nah itu dulu.

Jadi kalau kemudian jangan menuduh pihak eksternal akan menjegal Anies, saya kalau eksternal mau menjegal saya sudah lama terjadi," jelasnya.

Ia pun mempertanyakan komitmen parpol yang telah mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Sebab, ada parpol yang perkataan dan perilakunya justru bertolak belakang.

"Yang paling penting itu adalah bagaimana internal koalisi sudahkah antara perkataan dan perbuatannya sama, satu itu. Kalau itu tidak, itu Anies akan terjegal sendirinya, jangan tuduh orang lain," katanya.

Baca berita menarik lainnya di Google News