Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Aggi Suzatri

TRIBUNSUMSEL.COM- Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni turut bereaksi setelah PPATK memblokir 40 rekening terkait dengan Rafael Alun Trisambodo.

Diketahui, 40 rekening yang berkaitan dengan mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo yang diblokir tersebut mencapai Rp500 miliar.

Angka Rp500 miliar tersebut tentunya jauh dari harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan ke LHKPN yang hanya mencapai Rp56 miliar.

Bahkan, PPATK juga memblokir rekening Mario Dandy Satrio, terduga pelaku penganiyaan anak petinggi GP Ansor bernama Cristalino David Ozora.

Baca juga: Ternyata Harta Rafael Alun Trisambodo Disebut Capai Rp 500 M, Kini PPATK Blokir Rekening Keluarganya

PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak.

Rekening konsultan pajak tersebut diblokir terkaitindikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo.

Ahmad Sahroni seolah mempertanyakan kebenaran soal 40 rekening Rafael Alun Trisambodo yang telah diblokir PPATK.

Melalui akun instagram pribadinya, Ahmad Sahroni membagikan artikel terkait kabar PPATK memblokir 40 rekening Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 500 miliar.

"Yassalam kl Beneran. Beneran gak tuh ya." tulis Ahmad Sahroni, dilansir dari instagram pribadinya, Selasa, (7/3/2023).

Sebelumnya, Kabar Rafael Alun Trisambodo yang dibekukan dilaporkan oleh Kepala PPAT, Ivan Yustiavandana.

Kata Ivan, PPATK menemukan rekening yang berkaitan dengan PNS Golongan III tersebut.

Total ada lebih dari 40 rekening yang diduga menjadi tempat Rafael melakukan pencucian uang.

Baca juga: AGH Doakan David Usai Sadar Dari Koma, Ternyata David Sempat Mengamuk Hingga Tangan Harus Diikat

Seluruh rekening tersebut pun sudah dibekukan oleh PPATK.

“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” kata Ivan dikutip Kompas.com Selasa (7/3/2023).

Menurut Ivan, transaksi keuangan para konsultan pajak itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael.

Namun dari kabar yang beredar, harta Rafael yang menjadi bentuk tindak pidana pencucian uang mencapai Rp500 miliar

Sebelumnya, KPK telah mengklarifikasi harta Rafael Alun Trisambodo, Rabu, 1 Maret 2023 kemarin.

Atas kelarifikasi tersebut KPK menyebut membuka kemungkinan membawanya ke ranah pidana dengan memerintahkan Direktorat Penyelidikan mengusut asal usul harta tersebut.

KPK menemukan ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di DJP Kemenkeu.

Investigasi Harta Rafael Alun Selesai

Investigasi terkait harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo disebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah selesai.

Hanya saja Sri Mulyani masih enggan menjelaskan terkait hal tersebut, dan menyerahkannya ke Inspektorat Jenderal.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyatakan, pihaknya telah memeriksa transaksi di enam perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Sri Mulyani mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut nanti akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semuanya sudah diperiksa, nanti Pak Itjen (Inspektorat Jenderal) menyampaikan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Ia melanjutkan, Kementerian Keuangan juga telah selesai menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael.

"Nanti Pak Irjen dan direkturnya yang menyampaikan," kata Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa Rafael memiliki saham di enam perusahaan.

"Yang bersangkutan juga punya enam saham di enam perusahaan. Kalau di LHKPN ini yang dicatat hanya nilai sahamnya saja. Jadi saya punya perusahaan saya buka dengan modal Rp 100, yang di LHKPN hanya Rp 100, urusan perusahaan berkembang sampai semiliar itu tidak ada di LHKPN," kata Pahala, Rabu (1/3/2023), dikutip dari Kontan.

Hanya saja, Pahala menyebut KPK tidak memiliki wewenang untuk mendalami enam perusahaan tempat Rafael menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, KPK meminta Kementerian Keuangan untuk mengecek transaksi di enam perusahaan tersebut "KPK tidak punya wewenang membuka perusahaan, tapi kita tahu ada enam itu yang kita koordinasikan dengan Inspektorat Jenderal," katanya.

Artikel telah tayang di Tribunnews.com

Baca artikel menarik lainnya di Google News