Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM-Komisi Pemilihan Umum(KPU)RI Akhirnya membuka pendaftaran bagi calon petugas PPK dan PPS.
Pendaftaran dimulai sejak tanggal 20 November sampai dengan 16 Desember.
Sebelum melaksanakan tes untuk calon petugas PPK dan PPS alangkah baiknya belajar materi.
Baca juga: LINK Download PDF Contoh Soal CAT PPK Pemilu 2022 dan Kunci Jawaban
Berikut ini adalah materi soal dan tes untuk calon petugas PPK dan PPS,Senin(28/11/2022).
1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban A
2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban D
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
E. Semua Jawaban Salah.
Jawaban D
5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024
Jawaban C
6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?
A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 5
E. Pasal 2 ayat 1
Jawaban C
7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?
A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3
Jawaban E
8. Apa kepanjangan dari PPK?
A. Petugas Pemungutan Kecamatan
B. Panitia Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemilihan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
E Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban D
9. PPK berkedudukan di mana?
A. Kantor Kecamatan
B. Kantor Polsek Kecamatan
C. Pendopo Kecamatan
D. Ibukota Kecamatan
E. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban D
10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?
A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum
penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu
dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara
Jawaban A
11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:
A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan
penghitungan suara.
C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat
dan Peseta Pemilu.
D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendii
atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan
kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu
Jawaban : B
12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
Jawaban B
13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat
A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc
B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc
C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc
D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc
E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc
Jawaban D
14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan
A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Jawaban C
15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh
A. Dengan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu
Jawaban D
16. Ketua Bawaslu saat ini adalah
A. Totok Haryono, SH
B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
C. Puadi, S.Pd, MM
D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM
Jawaban E
17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum
A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
C. masa kampanye pemilu
D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
E. penetapan hasil pemilu
Jawaban D
18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat....... bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 24
B. 25
C. 22
D. 20
E. 21
Jawaban D
19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan
A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
E. Mengubah hasil perhitungan suara
Jawaban E
20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?
A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
B. KPU Bawaslu dan partai politik
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik
D. KPU dan Bawaslu
E. KPU Bawaslu dan tim kampanye
Jawaban D
Klik Disini Untuk Mendownload Materi PDF Klik Disini