Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Politisi PDIP, Paramitha Widya Kusuma tak setuju dengan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian pertalite dan solar.
Anggota Komisi VII PR RI, Paramitha Widya Kusuma menyebut rencana penggunaan aplikasi MyPertamina ini bakal membuat masyarakat kecil ribet.
Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga mulai menerapkan uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina pada hari ini, Jumat, 1 Juli 2022.
Anggota Komisi VII PR RI, Paramitha Widya Kusuma mengatakan, pada dasarnya ia tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet.
"Terutama untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak bagi mereka. apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," ujarnya saat dihubungi, Jumat (1/7/2022).
Menurutnya, terdapat akar permasalahan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ada dua.
Pertama subsidi tidak tepat sasaran, bensin bersubsidi tidak sampai ke yang berhak.
Padahal, lanjut dia, dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU.
"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu, berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik Padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliyunan," katanya.
Baca juga: Berlaku September, Beli Pertalite Pakai MyPertamina di Jakarta, Pakai MyPertamina di Sumsel Kapan ?
Baca juga: Kini Beli Gas LPG 3 Kg Disebut Harus Menggunakan MyPertamina, Pihak Pertamina Beri Penjelasan
Paramitha berujar, ketimbang pakai aplikasi baru, Pertamina harusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang ketika Dirut Patra Niaga Mas'ud Khamid masih menjabat.
"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan. Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan," imbuh Paramitha.
Paramitha menambahkan, terdapat dua solusi, yakni petama memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sudah lebih dari 90 persen SPBU yang dipasangkan alat digitaliasasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik.
"Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," ujar Paramitha.
Yang kedua, BPH Migas diminya bekerja sesuai dengan tupoksi. Sebab, jika aplikasi MyPertamina tersebut gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, ucap Paramitha, pasti yang diserang adalah Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com.