Darurat Covid 19

KPK Bicara Gratifikasi Sumbangan Keluarga Akidi Tio Rp 2 T Untuk Penanganan Covid-19 di Sumsel

Editor: Slamet Teguh
Penyerahan bantuan 2 Triliun kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM oleh putri bungsu alm Akidi Tio Heriyanti

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upaya terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 ini.

Dan hal tersebut diyakini membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sumbangan sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) dari mendiang pengusaha asal Aceh Akidi Tio bukan bentuk gratifikasi.

"Sesuai dengan peraturan bahwa sepanjang hibah atau bantuan dari masyarakat ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya, yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi," jelas Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada Tribunnews.com, Sabtu (31/7/2021).

Seperti diketahui, bantuan diberikan melalui jalur pribadi ke Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021) lalu, yang merupakan rekan dekat almarhum Akidi Tio.

Ipi mengatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sumbangan Rp2 triliun tersebut tak perlu dilaporkan.

"Karenanya, sumbangan tersebut tidak wajib dilaporkan kepada KPK," katanya.

Namun demikian, Ipi menggarisbawahi, lembaga atau instansi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Baca juga: Turun Mobil Heriyanti Anak Bungsu Akidi Tio Masuk Rumah, Pekerja: Ibu Pergi Dari Pagi Belum Pulang

Baca juga: Heriyanti Anak Bungsu Akidi Tio Masih Bungkam Soal Sumbangan Dana Rp. 2 Triliun

Kemudian, sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas, KPK mengimbau kepada institusi yang menerima hadiah, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal dari masyarakat agar mengadministrasikan dan mempublikasikan penerimaan serta pemanfaatannya kepada masyarakat.

Halaman
12