Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, dipindah dari Komisi IX ke Komisi VII.
Sebelumnya membidangi kesehatan sekarang membidangi energi listrik dan minyak.
Mengenai rolling komisi ini, Ribka tidak ingin persoalan ini menjadi beban.
"Santai saja, cuma lucu dan harus belajar, 17 tahun urus orang sakit, sekarang urus minyak, listrik," tutur Ribk
Ribka Tjiptaning dirolling beberapa hari setelah mengeluarkan statemen tegas menolak divaksin Covid-19.
Ribka yang berlatar belakang sebagai dokter menolak untuk menerima vaksin Covid-19.
Hal itu dia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada Selasa 12 Januari 2021.
Awalnya, Ribka menyinggung soal jabatan Budi Gunadi Sadikin yang notabenenya bukan sebagai dokter namun jadi menteri kesehatan.
"Sudah menjadi kebiasaan saya, kalau kita pasangan baru, kan kita pengen tahu dalamannya. Pikirannya dan apa," kata Ribka.
"Kalau Menteri Kesehatan saya pingin tahu politik kesehatan ke depannya apa. Jadi, menteri kesehatan ini yang dipilih Jokowi hanya selama menangani Covid-19 saja? tidak kan."
Ribka mengaku heran dengan pilihan Jokowi tersebut. Ia pun karena itu mempertanyakan orang yang membisiki Jokowi sampai akhirnya memilih Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.
"Makanya saya agak heran, menteri kesehatan bukan dari dokter," kata Ribka.
Setelah menyinggung latar belakang Budi Gunadi Sadikin, Ribka kemudian menyinggung soal vaksin Covid-19.
Ia menjelaskan, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Sinovac asal China yang akan disuntikkan kepada masyarakat
"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaksin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," ucap Ribka.
Mantan Ketua Komisi IX ini pun mengaku siap membayar denda ketimbang harus menerima vaksin Covid-19.
Hal itu andai Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada dirinya, termasuk anak dan cucunya gara-gara menolak vaksin.
"Mendingan gua bayar. Jual mobil enggak apa-apa," ujarnya.
Menurut Ribka Tjiptaning, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat. Sebab, jika dipaksakan berarti melanggar HAM.
Selain itu, Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut dia vaksinasi itu dinilainya tidak jelas.
Sebab, dari keempat vaksin yang tersedia, semuanya ada harganya.
"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya.
Pernyataan Ribka Tjiptaning tersebut kemudian viral setelah diunggah ke media sosial dan tersebar di sejumlah grup Whatsapp.
Setelah kejadian itu, fraksi PDIP bereaksi tegas. Ribka Tjiptaning akhirnya dipindahkan ke Komisi VII DPR. Ribka mengaku tak tahu sebab dirinya dipindahkan.
"Tidak tahu sebabnya, tanya ke pimpinan fraksi," kata Ribka saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/1/2021), dikutip dari Tribunnews.com.
Artikel ini telah tayang di kompas.tv