Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - PDI-P akhirnya buka suara soal kadernya Ribka Tjiptaning yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.
"PDI-P sangat mendukung program vaksinasi gratis pemerintah. Ini program strategis yang harus disukseskan," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Hendrawan menegaskan partainya mendukung program vaksinasi Covid-19 secara gratis oleh pemerintah.
Menurutnya, jika Ribka Tjiptaning yang merupakan kader PDI-P belum bersedia divaksin Covid-19, maka hal itu merupakan sikap pribadi.
"Bila ada yang belum mau divaksin, karena memiliki pertimbangan kuat yang berbeda, apalagi yang sifatnya pribadi dan spesifik, silakan saja. Sikap kami (PDI-P) mendukung program vaksinasi ini," tuturnya.
Ketika ditanya apakah ada sanksi dari PDI-P untuk kader yang menolak divaksin, Hendrawan tidak menyebut secara pasti ada atau tidak.
"Nanti kita lihat. Daya tahan dan rekam medik orang berbeda-beda," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.
Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak).
Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak.
Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini.
Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin.
Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya.
Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.