Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA-Pjs Bupati Ogan Ilir, Aufa Syahrizal Syarkomi mengetahui adanya agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ogan Ilir.
"Kalau ditanya mengetahui atau tidak, yang jelas saya tahu," kata Aufa kepada wartawan di Indralaya, Jumat (27/11/2020).
"Tahunya dari mana? Saya tahu dari media sosial karena sekarang sudah ada teknologi, ada Instagram, ada Facebook. Nah, saya termasuk orang yang aktif membaca media sosial ini," ujar Aufa menambahkan.
Dari media sosial itulah Aufa mendapatkan informasi bahwa ada tim dari KPK melakukan pemeriksaan kepada beberapa pejabat di Ogan Ilir.
"Hanya itu yang saya tahu. Tapi secara secara resmi, saya tidak ada pemberitahuan," kata Aufa menegaskan.
Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan terhadap sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Ogan Ilir.
Informasi yang dihimpun, KPK selama lima hari mulai tanggal 24 hingga 28 November mendatang, meminjam ruangan di Mapolres Ogan Ilir untuk mengintensifkan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dalam proyek infrastruktur ini.
Baca juga: Demi Naik Jabatan, Wanita Ini Blak-blakan Ngaku Selingkuh dengan Bos, Merayu hingga Keluar Air Mata
Perihal peminjaman salah satu ruangan di Mapolres Ogan Ilir ini, dibenarkan Kapolres AKBP Imam Tarmudi.
"Iya, memang minjem (salah satu ruangan Mapolres Ogan Ilir digunakan KPK)," kata Imam saat dihubungi TribunSumsel.com via telepon, Kamis (26/11/2020) lalu.
Namun Imam tak bersedia memberi keterangan lebih lanjut mengenai agenda KPK tersebut.
"Belum tahu," ujar Imam saat ditanya sampai kapan ruangan di Mapolres Ogan Ilir digunakan penyidik KPK.
"Dikirim surat dari Polda untuk nyiapin tempat, udah itu aja," kata Imam.
Pantauan di Mapolres Ogan Ilir pada Rabu (26/11/2020) lalu, dua orang pria tampak masuk ke ruangan Posko Operasi di Mapolres Ogan Ilir pukul 09.30 dan keluar ruangan pemeriksaan pukul 12.00.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pria berinisial K mengatakan, dirinya selaku warga negara yang taat hukum siap diperiksa atas pemanggilan tersebut.
"Yang jelas saya selaku manusia biasa menerima dan sabar siap untuk diperiksa," kata K kepada wartawan.
Saat ditanya lebih lanjut, K mengaku mengerjakan suatu proyek infrastruktur di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang pada 2018 lalu.
"Saya selaku pelaksana lapangan saja. Hanya pekerja," ujar S tanpa menyebut secara detil proyek infrastruktur apa yang digarapnya.
Sementara seorang pria lainnya mengaku berinisial S mengaku hanya mendampingi K yang diperiksa tim penyidik KPK.
"Hanya mendampingi teman saja," kata dia.
Berdasarkan keterangan sumber Tribun Sumsel.com, ada lima proyek infrastruktur jalan yang kini sedang diusut KPK.
Kelima proyek tersebut yakni proyek infrastruktur jalan yang digarap tahun anggaran 2018, yakni peningkatan jalan ruas Simpang Tanjung Miring-Tanjung Miring di Kecamatan Rambang Kuang senilai Rp 12 miliar.
Peningkatan jalan ruas Simpang Pelabuhan Dalam (Kecamatan Pemulutan)-Indralaya senilai Rp 17,5 miliar, peningkatan jalan ruas Kertabayang-Sukananti di Kecamatan Rantau Alai senilai Rp 5,5 miliar, peningkatan jalan ruas Simpang Kilip (Kecamatan Rantau Alai)-Tanjung Temiang (Kecamatan Tanjung Raja) senilai Rp 6 miliar dan peningkatan jalan ruas Simpang Sunur-Sunur di Kecamatan Rambang Kuang senilai Rp 9 miliar.
Sayangnya, sumber TribunSumsel.com ini tak menjelaskan masing-masing panjang ruas jalan yang pembangunannya ditingkatkan tersebut.
Sementara disebutkan sumber tersebut bahwa belasan orang, beberapa diantaranya aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Ilir diperiksa KPK.
Informasi ini dibenarkan Sekretaris Dinas PUPR OI Ruslan yang mengatakan bahwa ada oknum ASN Dinas PUPR OI yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas KPK di Mapolres Ogan Ilir.
"Ada yang diperiksa. Sebenarnya saya juga terkejut ya geger lah. Sebelum mereka (petugas KPK) memeriksa di Mapolres, terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan. Namun surat tersebut diterima oleh Pak Bos (Kepala Dinas PUPR Ogan Ilir). Jadi saya tidak tahu apa isi jelasnya," ujar Ruslan dihubungi terpisah.
Disinggung soal berapa jumlah orang yang dimintai keterangan dan isi dari materi pemeriksaan, Ruslan mengaku juga tidak mengetahuinya.
"Tidak tahu kalau berapa orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Apa isi pemeriksaan, saya tidak tahu," kata dia.