Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai buka suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Diketahui Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus korupsi ekspor benur (benih udang).
Eddy dan pihak-pihak tersebut diduga terlibat korupsi penetapan izin ekspor benih bening lobster atau benur.
Baca juga: Rocky Gerung Sebut Gelagat Edhy Prabowo akan Ditangkap KPK Sudah Terbaca, Ajak Rayakan Makan Seafood
Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Arief Poyuono : Jika Prabowo Gentleman, Dia Harus Mundur dari Kabinet
Baca juga: TRENDING DI TWITTER, Jawaban Kocak Susi Pudjiastuti saat Diminta Gantikan Menteri KKP Edhy Prabowo
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan, sebenarnya ada lima tempat mengekspor benur, tidak hanya dari Soetta dan oleh satu pihak.
"Ketentuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) ada lima tempat yang ditunjuk," ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Tribunnews, Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Kabar Baru Iganasius Jonan Eks Menteri ESDM, Masuk Jajaran Komisaris Independen Sido Muncul
Baca juga: Pernah Nangis saat Dipecat dari AKABRI, Sederet Fakta Sosok Edhy Prabowo, Mantan Atlet Pencak Silat
Kendati demikian, Syarif menjelaskan, dari awal dibuka keran ekspor benur tersebut hanya dilakukan lewat satu pintu saja di Soetta.
"Hanya saja sejak dibuka sampai hari ini hanya ada ekspor melalui Cengkareng," katanya.
Selain oleh KPK, praktik tidak sehat dalam ekspor benih lobster juga tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Lembaga ini sedang dalam tahap pemeriksaan dugaan praktik monopoli pada proses ekspor benih lobster.
Komisioner KPPU Afif Hasbullah menjelaskan, saat ini pihaknya memang sedang meneliti kasus ekspor benih lobster, namun dalam ranah logistik atau forwarding.
Diduga ada monopoli dalam hal penyedia jasa freight forwarding kepada satu pelaku usaha untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster.
Kata Jokowi
Edhy tercatat menjadi menteri pertama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh KPK.
Edhy Prabowo juga jadi menteri pertama era Jokowi-Ma'ruf Amin yang berurusan dengan penangkapan KPK.
Baca juga: RESPON ISTANA Soal Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK Semalam : Masih Pemeriksaan toh
Baca juga: Keluarga Khawatir Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Kakak Kandung : Kami Tahu Betul Bowo itu Seperti Apa
Pada era Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019, KPK menetapkan dua orang menteri sebagai tersangka, yakni Menteri Sosial Idrus Marham serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Idrus Marham saat itu terjerat kasus suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, sedangkan Imam Nahrawi terjerat kasus suap terkait penyaluran dana hibah KONI.
Namun, dua menteri tersebut tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.
Penetapan Idrus dan Imam sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang dilakukan KPK.
Idrus dan Iman pun telah divonis bersalah. Idrus dihukum dua tahun penjara dan kini telah menghirup udara bebas.
Adapun Imam divonis hukuman tujuh tahun penjara dan kini masih mendekam di tahanan.
Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kabar ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menekankan, pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).
Jokowi mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
Ia yakin lembaga antirasuah itu bekerja secara transparan, terbuka dan profesional.
"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional," kata dia.
Istri Menteri Edhy Prabowo Turut Ditangkap KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, total ada 17 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," kata Ali, Rabu (25/11/2020).
Iis merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Ali menuturkan, rangkaian operasi tangkap tangan itu berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB tadi malam.
Selain 17 orang, KPK juga mengamankan sejumlah barang antara lain kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisasi.
"Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster," ujar Ali.
Saat ini KPK masih memeriksa intensif 17 orang tersebut selama 1x24 jam.
"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali. (TribunNewsmaker/ *)