Berita OKI

Massa Segel Kantor DPRD OKI, Buntut Wakil Rakyat Tak Ada yang Temui Pendemo

Penulis: Winando Davinchi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi damai di yang dilakukan kelompok mahasiswa, petani, dan buruh berbuntut penyegelan di kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Senin (27/7/2020) siang.

TRIBUNSUMSEL, KAYUAGUNG - Organisasi mahasiswa dan masyarakat di Ogan Komering Ilir menggelar demo di kantor DPRD OKI, Senin (27/7/2020) siang.

Pendemo menyuarakan keadilan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten OKI

Dimulai dari masalah dalam penanganan Covid-19, hingga masalah pendidikan, infrastruktur, pertanian, agraria dan lain-lain yang belum kunjung terentaskan.

Massa ini membawa spanduk dan selebaran yang berisikan kalimat gugatan dan juga diungkapkan melalui orasi dari koordinator aksi tersebut.

Sekian lama mereka menggelar aksi, keinginan mereka tak kunjung dipenuhi hingga massa nekat menyegel kantor DPRD kabupaten OKI.

"Kantor DPRD ini adalah kantor rakyat, para anggota DPRD adalah wakil rakyat.

Untuk itu kami datang ke sini ingin menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat OKI," ungkap Andi Leo yang merupakan koordinator aksi.

Usut punya usut, massa tersebut telah menunggu kehadiran wakil rakyat selama satu jam lamanya namun tak berhasil menemui wakil rakyat seperti yang mereka inginkan.

"Karena tidak berhasil bertemu wakil rakyat seperti yang kita inginkan maka pintu masuk utama kantor 'DPRD OKI disegel'," tegasnya sembari menempel kertas karton putih sebagai tindakan simbolis massa menyegel kantor.

Setelah mendapati kekecewaan saat berorasi di depan kantor DPRD OKI, perwakilan massa tersebut melanjutkan aksinya di ke kantor Bupati OKI.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat, jadi tolong dengarkan aspirasi kami semua," ungkap Koordinasi aksi dengan nada tinggi.

Menanggapi aksi tersebut, Sekda OKI, H. Husin, S. Pd, MM kepada perwakilan massa mengatakan, Pemkab OKI siap menerima masukan berdialog serta mendengar masukan dari masyarakat untuk kemajuan Bumi Bende Seguguk sendiri.

"Silahkan mau dialog dengan pemerintah, dialog dengan DPRD itu satu hal yang sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan akan jadi masukan untuk pembangunan" kata Husin.

Masih kata Husin, menurutnya dialog dan diskusi bagian dari proses kelahiran pemerintah Kabupaten OKI.

"Menyuarakan keluhan ini merupakan bagian-bagian dari proses kelahiran pemerintah ini," ucap Husin.

Setelah diterima oleh Sekda OKI dan Jajaran di sepakati akan dilakukan dialog bersama Bupati OKI, H. Iskandar, SE di tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus mendatang.

"Nanti kami bicarakan lagi dengan OPD terkait dan bapak Iskandar," tegas Sekda.

Usai menerima kesepakatan massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.

Berita Terkini