Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Massa yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Miskin Kota (MMK) Palembang, Jumat (29/3/2019) menggelar demo di DPRD Sumsel.
Massa yang mayoritas ibu- ibu ini, prihatin dengan kondisi jalan yang dibangun dari APBN atau APBD di Sumsel, yang kondisinya banyak rusak parah.
"Kita tidak tahu, apakah pemerintah sekarang tahu atau pura- pura tidak tahu, dan ada juga yang viral di jalan yang ada di Komering," kata Koordinator aksi MMK Palembang, Arifin Kalender.
Menurutnya, pembangunan di Sumsel khususnya jalan negara yang telah mengabiskan anggatan triliunan rupiah, yang merupakan uang rakyat, nyatanya banyak jalan yang masih rusak.
"Selama ini kita kenal proyek APBN pusat yang di lakukan oleh Badan Jalan Wilayah 5 dulu Wilayah 3. Kita ketahui pertahun annggaran trillunan rupiah, baik untuk jalan Metropolis, lintas Timur, Lintas Tengah sebagaimana kita Iihat pembangunan jalan tersebut, hampir tiap tahun dibangun dan hampir tiap tahun juga rusak parah," katanya.
Diungkapkan Arifin, hal ini dirasa seperti akal- akalan yqng cenderung jadi proyek tahunan, untuk meraih keuntungan oleh pihak terkait.
"Salah satu contoh ruas jalan Sungai Lilin sampai Perbatasan Jambi rusak parah, begitu juga jalan Palembang sampe Pematang Panggang batas Lampung rusak parah, juga yang anehnya Provinsi tetangga seperti Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi dari dulu sampai sekarang mulus saja," terangnya.
Untuk itu pihaknya dari Masyarakat Miskin Kota meminta, dilakukan evaluasi dan pengusutan proyek- proyek penghamburan uang negara itu.
"Kami meminta Kementrian PU dan DPR, untuk mengganti PPK dan Satker yang ada di Balai wilayah 5. Meminta Kementrian PU dan DPR untuk mengevaluasi para Kontraktor proyek yang ambil bagian atau yang mangerjakan di proyek tersebut,. Mengingat ada kejanggalan, termasuk kontraktornya itu- itu saja," tandas Arifin didampingi koordinator lapangan Hendra Toni Curtis.