Baca tanpa iklan
Kadishub Persilakan Warga Rekam Oknum Dishub Nakal, Laporkan Langsung
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Terkait adanya oknum dinas perhubungan kota Palembang yang nakal, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Kurniawan menegaskan segera laporkan jika ada oknum Dishub yang nakal.
"Kami minta warga laporkan, rekam jika ada oknum Dishub yang nakal. Kita tak bisa menindak jika tak ada bukti," ujarnya, Rabu (9/1/2019).
Kurniawan tak menampik jika ada oknum tersebut.
"Tak menutup kemungkinan jika ada oknum yang nakal. Makanya rekam jika terjadi hal tersebut," tegasnya.
"Warga juga jangan mau kalau ada oknum nakal meminta uang. Silakan direkam, viralkan kan sekarang sosial media sudah sangat mudah," tegasnya.
Sebelumnya,
Aksi blokade Jalan Jenderal Sudirman oleh ratusan warga pada Rabu (9/1/2019), diduga karena kesal sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dikunci oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang.
Meski aksi blokade tersebut dapat segera diredam oleh aparat kepolisian dan TNI, namun kekesalan warga masih terus membuncah.
Peraturan larangan parkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dinilai 'membunuh' usaha yang bergantung pada parkir, di antaranya pedagang, masyarakat pengguna kendaraan dan juru parkir itu sendiri.
"Usaha kami ini terjun bebas (bangkrut, red)," kata Alei, seorang pedagang suku cadang mobil kepada Tribun Sumsel.com, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, sejak Asian Games pada Agustus lalu, di mana kendaraan dilarang parkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, penurunan omset itu mulai terasa.
"Sekarang siapa yang mau beli barang dagangan kami kalau parkir dilarang? Untuk saat ini kami tetap jalankan usaha meskipun rugi sekali," keluhnya.
Sani, pedagang suku cadang sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, juga mengaku mengalami kerugian akibat kebijakan larangan parkir ini.
Ia pun sampai harus merumahkan para karyawannya sejak beberapa bulan lalu.
• Siap Fasilitasi Pertemuan, Kapolresta Palembang Minta Blokade Jalan Sudirman Tidak Terjadi Lagi
"Saya dagang sendirian, paling cuma dibantu satu orang keluarga saya. Mau bayar karyawan yang mau gimana lagi," ujarnya.
"Kalau mau dibilang rugi, jangan tanya. Bukan rugi lagi ini," ujarnya lagi.
Sementara bagi juru parkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, kebijakan larangan parkir dinilai tidak konsisten karena ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) bagi kendaraan yang masih membandel dengan parkir di bahu jalan.
"Kalau ada kendaraan parkir, dari orang Dishub suka minta uang ke pengendara. Alhasil setelah itu banyak kendaraan yang parkir kucing-kucingan," kata seorang jukir yang tidak ingin disebutkan namanya.
Meski tidak menyebut jumlah nominal uang pungli tersebut, jukir tersebut mengaku sering menyaksikan praktik pungli di lapangan.
"Sering itu (pungli)," tukasnya.
• Inilah Detik-detik dan Kronologi Warga Blokade Jalan Jenderal Sudirman, Dipicu Razia Dishub
Sementara Kadishub Kota Palembang, Kurniawan saat akan diminta konfirmasi mengenai aksi blokade dan klaim punhli, sedang tidak berada di tempat.
Saat dihubungi via telepon tidak ada jawaban dari Kurniawan.
"Bapak (Kurniawan) sedang tidak berada di ruangan," kata seorang staf Dishub Kota Palembang.
Sepanjang aksi blokade dan sampai saat ini, pejabat Dishub Kota Palembang tidak ada di lokasi kejadian.
Ruko Rp 5 M Jadi Toilet Umum
Di sepanjang jalan Sudirman cukup mudah menjumpai sejumlah ruko yang telah kosong.
Diantaranya terdapat bahkan telah memasang label " Dijual" di bagian depan ruko.
Tribunsumsel.com menjumpai sebuah ruko yang telah memasang label " Dijual" ruko itu masih terlihat masih dihuni. Namun hanya dipergunakan sebagai toilet umum dan tempat penitipan barang.
"Iya, sementara saja ini, ruko ini memang mau dijual tinggal tunggu kapan harga cocok," kata pengelola ruko itu, Mamat.
Ia menyebut ruko dua pintu yang masing masing memiliki dua lantai itu akan dilepas jika ada orang yang sanggup membayar mahar sekitar lima milyar rupiah.
Sebelumnya kedua ruko itu dikontrakkan kepada orang lain untuk membuka usaha, karena tidak diperpanjang dan tidak ada penyewa lain maka akan dijual.
"Rencana memang mau dijual, kalau harga pasnya, langsung tanya saja ke kakak saya, itu nomornya ada diatas," katanya
Ia juga menyebut larangan parkir membuat usaha penyewa sepi sehingga tidak melanjutkan penyewaan ruko, dan untuk sementara dibuka sebagai toilet umum.
"Hasilnya lumayan, karena cuma ada satu ini disekitar sini, juga terima penitipan motor dan gerobak pedagang," katanya lagi.
Sementara, pelaku usaha lain, Susanto mengakui kondisi yang sama, untuk mensiasatinya kondisi itu Ia memilih menjual murah barang dagangannya. Bahkan diantaranya nyaris hanya balik modal.
"Sepi banget, tak ada pilihan lagi, jual murah yang penting balik modal. Jangan sampai macet nanti kita tak lagi dipercaya orang lagi," jelasnya
Ia menambahkan akan berpikir ulang untuk memperpanjang sewa ruko yang dipergunakan sebagai tempat usaha karena kondisi ini.
"Mikir juga mau perpanjang, kita usaha mau untung bukan mau buntung, kalau kondisi saat ini bayar sewa Rp 95 juta per tahun tak mampu lagi,"tutupnya.