Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM -- Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan Partai Demokrat akan mendukung salah satu calon antara Jokowi atau Prabowo.
Namun, Demokrat tak akan mengusung dalam Pilpres 2019 kali ini. Hal itu terjadi, kata Max, karena pintu untuk mengusung sudah tertutup rapat.
"Ini akan memutuskan ke mana PD mengarahkan dukungannya. Kenapa, di Pilpres ini ada dua aspek, mendukung dan mengusung, kalau mengusung daftar koalisi resmi," ujar Max, di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jaksel, Jumat (10/8/2018).
"Saya dengar di Jokowi sudah close untuk mengusung, begitu juga di Prabowo karena sudah tanda tangan koalisinya sehingga posisi PD sekarang hanya akan mendukung. Ke mana yang harus kira-kira berlabuh," sambung dia.
Disinggung lebih dekat ke Jokowi atau Prabowo, Max mengaku partai berlambang mercy ini dekat dengan keduanya, namun juga jauh dari keduanya.
"Dua-duanya dekat. Dua-duanya jauh juga. Tinggal sekarang kita memutuskan karena diberikan kesempatan anggota Majelis Tinggi memberikan opininya ke mana kita berlabuh," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretraris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, mengungkapkan jika partainya tidak akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari unggahan yang ia sampaikan di Twitter, pada Jumat (10/8/2018) tengah malam.
Andi Arief menyatakan jika penyebab dari putusnya koalisi tersebut lantaran Prabowo dianggap mengkhianati kehendak dan janjinya dua hari jelang penutupan pendaftaran.
"Jam 00.00 . Partai Demokrat menyatakan tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo dalam Pilpres 2019.
Penyebabnya karena Pak Prabowo menghianati kehendak dan janjinya di dua hari menjelang 10 Agustus 2018.
Jendral Kardus belum berubah, dia masih seperti yang dulu.
Besok pagi 10 Aguatus 2018 sebelum pk 09.00 Majelis Tinggi Partai Demokrat akan bersidang menetapkan kemana Demokrat berkoalisi.
Pada pk 09.00 Pimpinan partai Demokrat akan bergabung dengan partai koalisi lainnya mendaptarkan Capres dan Cawapres di KPU.
Bagi Pak Prabowo penghianatan itu hal biasa, bagi Partai Dempkrat itu hal Prinsip," tulis Andi Arief.
Pada unggahan sebelumnya, Andi Arief mengatakan jika partainya menolak pencawapresan Sandiaga Uno.
Menurut Demokrat, penunjukan Sandiaga Uno melanggar kode etik koalisi lantaran berasal dari partai yang sama dengan Prbaowo, yakni Gerindra.
Diketahui jika Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, juga merupakan wakil ketua dewan pembinan Gerindra.
Berikut pernyataan lengkap Andi Arief mengenai hal tersebut.
"1. Sikap Partai Demokrat sampai pk 22.30 malam ini adalah menolak pencawapresan Sandi Uno karena melanggar etik koalisi berasal dari partai gerindra sama dengan Capres Prabowo dan belum menerima alasan Prabowo tidak menunjuk AHY karena PAN dan PKS menolak.
2. Sikap Partai Demokrat menolak Sandi Uno bukan melanggar etika Capreslah yang punya hak menentukan Cawapres.
Sikap Demokrat adalah sesuai dengan azas keadilan dimana Prabowo mengentertain penolakan PAN dan PKS terhadap kader Demokrat AHY.
3. Partai Demokrat membuka 2 opsi: pertama, kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey.
Kedua,cari figur alternatif utk dibicarakan bersama dengan pertimbangkan kemungminan mengalahkan Jokowi - Ma'ruf Amien.
4. Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini karena menurut aturan tidak boleh netral.
Kami berharap dalam dua atau tiga jam terakhir Prabowo dan demokrat ada kesepakatan.
Jika tdk ada kesepakatan, kami akan tempuh jalan berbeda.
5. Partai Demokrat berharap ujian leadership Prabowo bisa diatasi oleh dirinya.
Jika ujian ini tidak lahir keputusan terbaik akan jadi ukuran bagaimana kapasitas dan kualitas untuk memimpin jika takdir sejarah Prabowo menang capres.
Persoalan bangsa akan lebih kompleks dari ini.
6. Demikian Sikap Partai Demokrat paska pertemuan Prabowo-SBY malam ini pk 21.30. Salam, andi arief wasekjen Demokrat," ungkapnya.