Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Mochamad Krisnariansyah
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ketua dewan pendidikan Sumsel, Prof Drs Sirozi MA PhD menilai kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Palembang menyetop perekrutan guru honorer merupakan langkah yang tepat.
"Sudah tepat, tidak usah lagi merekrut guru honorer, penyedian guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sudah mencukupi tinggal diatur biar merata," ujarnya kepada Tribunsumsel.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/1/2017).
Rektor UIN Raden Fatah, mengatakan munculnya fenomena penumpukan guru diakibatkan adanya pola pengangkatan yang salah.
Sejak lama, pengangkatan guru cendrung beraroma nepotisme, sehingga berujung ketidakmerataan guru.
"Bagi guru yang punya kenalan seorang pemilik kekuasan, biasanya meminta dipindahkan untuk bekerja di kota, padahal seharusnya ia harus mengabdi di daerah. Contoh inilah yang menyebabkan penumpukan guru di kota muncul," bebernya.
Lanjutnya, hampir 70 persen anggaran pendidikan kota Palembang banyak tersedot untuk gaji guru, hal itu berasal dari banyaknya jumlah guru.
"Wajarlah bila kebijakan ini diambil, jika guru PNS sudah fungsional baik maka tidak harus ada guru honorer lagi. Selain itu, pengangkatan guru harus disesuikan dengan keperluan bukan kepentingan," terangnya.
Ia menambahkan, permasalahan ini dapat diselesaian dengan melakukan pendataan ke sekolah secara menyeluruh dan terperinci. Selain itu, peran dari kepala sekolah dalam mengatur kebutuhan guru juga harus berjalan.
"Jangan sampai kebijakan berdasarkan dugaan atau asumsi, melainkan berbasis data. Dinas tinggal melakukan survei, melihat rasio dan baru dianalis, kemudian jika sudah diketahui mana yang berlebih tinggal dipindahkan ke sekolah yang mengalami kekurangan guru,"tutupnya.