Anev Kinerja Triwulan III, Sekjen Kemenkum Tekankan Penguatan Disiplin dan Capaian Program Prioritas

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III secara virtual, yang secara resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Rabu (10/09/2025). 

Dalam sambutannya yang penuh semangat, Sekretaris Jenderal Nico Afinta menegaskan pentingnya penguatan disiplin, akuntabilitas, sinergi internal dan eksternal, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan sebagai fondasi utama dalam menjaga konsistensi kinerja. 

Ia juga menekankan pentingnya fokus pada program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti layanan Pos Bantuan Hukum, dan harmonisasi raperda.

“Setiap program harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh terpengaruh oleh berita hoaks atau provokasi”, tambah Sekjen Kemenkum.

Secara keseluruhan, kinerja Kemenkum pada semester I 2025 menunjukkan tren positif dalam berbagai lini. Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Semester I 2025 mencapai nilai 3,85 (kategori Sangat Baik), berdasarkan survei terhadap 3.726 responden, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan dukungan manajemen.

Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKP) mencatat skor 3,89, sedangkan Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) mencapai 3,91, mengindikasikan keberlanjutan kinerja yang baik dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi. 

Unit eselon I dari Badan Strategi Kebijakan Hukum terus memperkuat komitmen akademik dengan publikasi jurnal ilmiah dan e-book, meskipun terjadi penurunan akses yang masih dalam proses pengembangan sebagai bagian dari roadmap peningkatan kualitas konten.

Baca juga: Kemenkum Sumsel Dorong UMKM Empat Lawang Lindungi Produk Lewat Pendaftaran Merek

Sedangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengungkapkan keberhasilannya menghadirkan layanan pendaftaran administrasi hukum (AHU) di 6 Mall Pelayanan Publik serta 1 Gerai Pelayanan Publik di wilayah Jabodetabek dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum secara inklusif. 

Dalam hal Peningkatan kapasitas SDM, BPSDM Hukum secara masif melakukan pelatihan berbasis MOOC dan webinar, dengan total 66.310 peserta pada triwulan III 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, turut hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Gunawan.

Ia menyampaikan bahwa arahan dari Sekjen menjadi pedoman penting untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas organisasi.

"Arahan Sekjen menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penguatan disiplin, akuntabilitas, dan ketepatan waktu adalah kunci untuk mencapai target kinerja. Jajaran Kemenkum Sumsel siap menindaklanjuti setiap atensi tersebut agar pelaksanaan tugas berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Anev ini akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, perbaikan kinerja secara berkelanjutan, serta menjaga integritas organisasi demi terwujudnya pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Baca berita lainnya di google news