Wilayah 3T hingga Daerah Terisolasi Dapat Relaksasi dalam SPMB RAMAH 2026

Sistem baru ini mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Menurutnya, pendidikan merupakan hak konstitusional seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Karena itu, pelaksanaan SPMB harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Untuk mendukung implementasi SPMB 2026, BPMP Sumsel telah melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi, advokasi, coaching clinic, hingga pendampingan secara daring maupun luring kepada satuan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondyaboni, menegaskan keberhasilan pelaksanaan SPMB membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, media, organisasi masyarakat, hingga orang tua.

"SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi tentu tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mondyaboni juga mengumumkan adanya dua sekolah baru yang akan mulai menerima peserta didik pada 2026, yakni SMA Negeri Tapak Bening di Kabupaten Muratara dan SMA Negeri Haizanur Ilmi di Palembang.

"SMA Negeri Tapak Bening dibangun melalui bantuan program CSR perusahaan, sedangkan SMA Negeri Haizanur Ilmi merupakan hasil penegerian sekolah swasta yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," katanya. 

Pemerintah Provinsi Sumsel berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih baik, minim kendala, serta memberikan pelayanan yang adil dan ramah bagi seluruh calon peserta didik.