Bupati Askolani Ajukan Bedah Rumah di Program 3 Juta Rumah dan Pantau Pengendalian Inflasi Banyuasin

TRIBUNSUMSEL. COM, BANYUASIN - Inflasi pangan merupakan bentuk inflasi yang paling nyata dan cenderung memiliki dampak yang cukup parah pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karenanya, diperlukan pengendalian harga pangan di Indonesia. Terutama beras sebagai bahan pangan pokok dan ditetapkan harga sesuai standar yang telah ditentukan melalui program yang menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).

Untuk itu diadakan zoom meeting yang bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H terkait rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri. Zoom meeting ini melibatkan unsur Kementerian/Lembaga serta instansi terkait ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Hingga pada tanggal 15 Agustus 2025, harga bahan pangan yang melampaui SPHP adalah Minyakita, Bawang Merah, Telur ayam RAS dan beras yang naik di hampir seluruh Daerah. Untuk realisasi penyaluran beras SPHP dari bulan Juli-Desember 2025 sebesar 38.811 ton atau 2.94 persen.

Sedangkan untuk tiga juta rumah merupakan program prioritas nasional dan diharapkan pada tahun 2026 dianggarkan bidang perumahan dan akan selalu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Banyuasin Dr H Askolani mengaku sebelumnya, ia sudah mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan bedah rumah dari Pemerintah Pusat bagi masyarakat kurang mampu yang memang rumahnya layak di bedah. 

"Saat ini, Pemkab Banyuasin masih terus melakukan program pro rakyat atau bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Banyuasin. Tetapi, Pemkab Banyuasin juga masih mengharapkan bantuan program bedah rumah dari Pemerintah Pusat. Karena, masig banyak rumah masyarakat yang harus dilakukan pembedahan," katanya.