Berita Mura Mantab

Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di Jakarta

Ketua KPK, Johanis Tanak menegaskan pentingnya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penulis: Eko Mustiawan | Editor: Sri Hidayatun
humas pemkab Musi Rawas
Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno didampingi Sekda, Ali Sadikin dan Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah ketika menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di Jakarta. 

TRIBUNSUMSEL.COM,MUSIRAWAS- Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II ini, diikuti oleh seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. 

Hadir mendampingi Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Ali Sadikin dan Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah.

Rakor tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol Hotel, milik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (BUMD Pemprov DKI Jakarta), pada Kamis (9/7/2025). 

Acara ini merupakan bagian dari strategi pasca pelantikan kepala daerah, untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketua KPK, Johanis Tanak menegaskan pentingnya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ia menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan kolaborasi semua pihak.

"Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif," kata Johanis.

Baca juga: Kolaborasi dengan Polres, Pemkab Musi Rawas Bedah Rumah Agus Wahyudi dan Amien

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari rakyat, sehingga harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Lebih lanjut Johanis mengapresiasi kepala daerah yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi.

Ia mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan adil.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah, termasuk Musi Rawas, untuk memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca berita lainnya di google news

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved