DPRD & Pemkab Musi Rawas Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 Jadi Perda

TRIBUNSUMSEL.COM,MUSIRAWAS- DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, akhirnya menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 menjadi Perda. 

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat  Paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2024 dan pengambilan keputusan serta mendengarkan pendapat akhir Bupati Musi Rawas, pada Senin. (30/6/2025).

Rapat paripurna itu, Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika dan dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, serta anggota DPRD Musi Rawas dan p jabat di lingkungan Pemkab Musi Rawas. 

Pada rapat tersebut, 4 komisi DPRD Musi Rawas menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mura tahun 2024 menjadi peraturan daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui masing-masing juru bicara Komisi DPRD Musi Rawas dalam rapat paripurna itu. 

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi-komisi Dewan yang telah melaksanakan seluruh mekanisme pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Musi Rawas tahun anggaran 2024.

Termasuk penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi-komisi Dewan dan pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Pemkab Musi Rawas Gelar Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

Tentunya hal ini, terkait karena adanya kerja sama dan koordinasi dengan mengutamakan fungsi kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Musi Rawas.

"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi Dewan melalui juru bicaranya masing-masing," kata Bupati.

Laporan hasil pembahasan komisi-komisi, merupakan suatu kebijakan yang dilandasi dengan musyawarah dan mufakat, yang lebih mendahulukan kepentingan bersama.

Untuk itu kami setuju dan sependapat kiranya Raperda yang telah dibahas dan disetujui pada Rapat Paripurna ini ditetapkan menjadi Perda, sesuai dengan saran dan pendapat dari laporan hasil pembahasan masing-masing Komisi DPRD Kabupaten Mura, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selaku Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD atas segala usaha dan kerja samanya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini.

Hal ini disadari bahwa pembahasan Raperda yang hasilnya telah disampaikan dan dilaporkan melalui juru bicara Komisi-komisi Dewan yang telah kita dengar tadi, memang banyak menyita waktu, pikiran dan ide-ide perbaikan dengan senantiasa mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga Rapat Komisi, Rapat Fraksi maupun Rapat Paripurna yang telah dilaksanakan telah mewujudkan keputusan positif untuk dijadikan produk hukum formal Kabupaten Mura.

Bupati juga mengucapkan terima kasih atas dikemukakannya beberapa informasi, pendapat, saran dan himbauan yang telah disampaikan melalui juru bicara Komisi-komisi DPRD Kabupaten Mura  terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2024.

"Kami jajaran Pemkab Musi Rawas selalu mengharapkan dukungan dari anggota DPRD terhadap berbagai kebijakan-kebijakan dan program Pemerintah serta langkah-langkah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan Kabupaten Mura guna mewujudkan Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat, dan berkelanjutan (MANTABKAN)," tutup Bupati. 

Baca berita lainnya di google news