Kadang Pulang Nggak Bawa Uang, Driver Ojek Online Terbebani Potongan Aplikator

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Aksi besar-besaran ribuan pengemudi ojek daring (ojol) dari berbagai aplikasi menggelegar di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan pada Selasa (20/5/2025). Mereka menuntut kejelasan status kemitraan dan penerbitan undang-undang yang mengatur ojol roda dua.

Tuntutan lainnya mencakup standarisasi tarif ongkos, penghapusan program promo yang merugikan pengemudi, serta penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen untuk semua aplikator. Mereka juga mendesak penutupan aplikator yang membangkang terhadap undang-undang yang ditetapkan.

Kontras di Jalanan Palembang dan Jakarta

Di tengah riuhnya demonstrasi, banyak pengemudi ojol di Palembang memilih tetap "menarik" di jalan, melayani order demi menjaga dapur tetap mengepul dan cicilan motor tidak menunggak. Pantauan di berbagai sudut kota Palembang menunjukkan bahwa para pengemudi ojol masih banyak terlihat beroperasi dan mangkal, siap menerima pesanan.

Terpisah, ribuan pengemudi ojol juga menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan atas kebijakan potongan aplikator yang dinilai semakin memberatkan.

Mufli, seorang pengemudi ojol yang telah bekerja sejak 2022, mengungkapkan realita pahit yang ia dan rekan-rekannya alami. "Pernah saya coba keluar dari Grab Bike Hemat selama satu minggu. Hasilnya cuma kurang dari Rp130 ribu per hari," kata Mufli saat mengikuti aksi di Patung Kuda.

Ia bekerja lebih dari 15 jam sehari, dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, namun penghasilannya terus menurun sejak diberlakukannya program yang tidak menguntungkan. Mufli menyoroti potongan dari Grab Bike Hemat sebesar Rp20 ribu per hari per orang.

"Saya tidak tahu itu uangnya buat apa. Itu yang kami pertanyakan, dan itu juga yang kami perjuangkan," tegasnya.

Meski demikian, Mufli tetap optimistis.

"Kalau bicara untung atau rugi, rezeki sudah diatur sama Yang di Atas. Jadi kenapa saya harus merasa rugi? Setiap yang bernyawa pasti ada rezekinya," paparnya. Bahkan, dari pendapatannya yang pas-pasan, Mufli bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2).

Anong, pengemudi ojol berusia 44 tahun yang sudah bergabung sejak 2016, juga ikut menyuarakan aspirasinya.

"Saya sudah dari 2016 ojek daring, lebih banyak dukanya. Aksi unjuk rasa ini sudah sering saya ikuti, hanya didengar tapi tidak pernah diimplementasikan," keluhnya.

Ia menyampaikan kekecewaan atas tidak adanya sikap pemerintah terhadap aplikator yang melakukan pemotongan hingga 50 persen. Menurutnya, hampir satu dekade melakoni profesi ojol semakin menjauh dari kesejahteraan.

Respons Pemerintah dan Aplikator

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons aksi unjuk rasa ini dengan janji akan memperhatikan jaminan sosial pengemudi ojek daring.

"Terkait tentang ojol, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentu sangat concern," ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta.

Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk jaminan sosial. Ia menyebut jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai hal yang sangat mendesak dan sedang dalam proses regulasi. Namun, Yassierli enggan mengomentari polemik tarif potongan karena Kemenaker tidak memiliki kewenangan soal itu.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, menjelaskan bahwa komisi 20 persen yang dipotong untuk perusahaan telah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Komisi ini digunakan untuk berbagai hal, seperti pemeliharaan sistem, pengembangan fitur, dukungan biaya operasional (termasuk panggilan gratis dalam aplikasi), penyediaan layanan pelanggan 24 jam, serta perlindungan asuransi dan fitur keselamatan bagi pengguna.

"Hal-hal ini dimungkinkan kalau di kami dengan bagi hasil yang 20 persen. Termasuk juga bagiannya adalah platform fee," kata Tirza. Ia menegaskan bahwa sumber pendapatan Grab hanya dari komisi dan platform fee, yang digabungkan untuk menunjang keberlanjutan ekosistem. Tirza memperingatkan bahwa jika komisi diturunkan menjadi 10 persen, beberapa layanan dan fitur bisa dihentikan.

Baca juga: Sejumlah Ojol di Palembang Tak Ikut Demo Hari ini, Ingat Cicilan Hingga Supaya Dapur Tetap Ngebul

Baca juga: BREAKING NEWS: Ojol Demo Serentak di Palembang, Driver yang Masih Terima Orderan Diminta Lepas Jaket

Turunkan Potongan Komisi hingga 5 Persen

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw, memandang seharusnya aplikator ojek online (ojol) bisa menurunkan potongan komisi perusahaan hingga 5 persen.

Saat ini, aplikator ojol seperti Grab dan Gojek memotong komisi sebesar 20 persen. Mereka mengklaim pemotongan ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dari Kementerian Perhubungan.

Roberth menyebut aplikator ini sejatinya seperti calo yang menghubungkan antara pengemudi dan pengguna. Ia pun menilai seharusnya aplikator bisa memotong komisi hanya 5 persen saja.

"Sekarang kita bicara jujur saja. Aplikator itu kan seperti calo yang menghubungkan. Harusnya (komisi) 5 persen. Kalau kita bicara calo-calo seperti tanah itu cuma 2,5 persen," katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Adapun para pengemudi ojol menuntut penurunan komisi mencapai 10 persen. Menurut Robrth, tuntutan ini realistis.

"Ini sudah bagus teman-teman driver minta 10 persen saja. Tidak lebih daripada itu. Itu sangat wajar," ujar Roberth.

Guna menampung aspirasi, pihaknya akan menemui para pengemudi ojol pada Rabu (21/5/2025) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Aspirasi-aspirasi yang nanti masuk besok itu menjadi dasar kami untuk berbicara dengan pemerintah dan para operator," ucap Roberth.

Roberth Rouw, mengungkap pihaknya akan menemui para pengemudi ojek online (ojol).

Pertemuan ini untuk menampung aspirasi mereka terkait dengan tuntutan yang mereka bawa pada aksi unjuk rasa pada Selasa (20/5/2025) ini.

"Besok (pertemuan dengan driver ojol)," kata Roberth ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa ini.

Ia mengatakan, aspirasi yang mereka tampung dari driver ojol ini akan menjadi bahan bagi DPR RI berbicara bersama pemerintah dan operator ojek online.

"Aspirasi-aspirasi yang nanti masuk besok itu menjadi dasar kami untuk berbicara dengan pemerintah dan para operator," ujar Roberth.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan pertemuan tersebut masih direncanakan.

"Ini masih menunggu keputusan. Kami masih menunggu informasi (lebih lanjut, red)," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengonfirmasi besok para driver ojol akan diterima untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Enggak jadi (demo di DPR hari ini), besok diterima RDP," jelas Igun.

Sebagaimana diketahui, ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa ini di Jakarta Pusat. Massa datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek

Aksi ini menjadi puncak protes terhadap kebijakan potongan biaya aplikasi yang dinilai semakin memberatkan pengemudi.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com