Berita Viral

Alasan Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Walk Out Rapat karena Ucapan Dedi Mulyadi

Doni Maradoni, anggota DPRD Jawa Barat mengungkap alasan dirinya walk out saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Kharisma Tri Saputra
Instagram @doni_maradona_hutabarat
FRAKSI WALK OUT - (kiri) Momen anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025). (kanan) Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona, saat di Desa Karekhel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, pada 6 Maret 2025. Doni Maradona walk out saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025), karena geram terhadap pidato Dedi Mulyadi. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Doni Maradoni, anggota DPRD Jawa Barat mengungkap alasan dirinya walk out saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melecehkan institusi legislatif saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

Menurut PDI-P, pernyataan Dedi dianggap merendahkan kehormatan DPRD dan mereka mendesak agar mantan Bupati Purwakarta itu segera memberikan klarifikasi.

Baca juga: Sindiran Dedi Mulyadi Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna Ingin Dihargai Tapi Tak Menghargai

DEDI MULYADI SOAL FRAKSI PDIP WALK OUT - Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat diduga menyindir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).
DEDI MULYADI SOAL FRAKSI PDIP WALK OUT - Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat diduga menyindir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025). (Tangkapan layar Ig @dedimulyadi71/Kompas.com)

Anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, menyatakan bahwa ucapan Dedi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.

Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Doni menilai ucapan tersebut dapat memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta memberi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan daerah.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai prinsip trias politika. 

"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP "Walk Out" Rapat karena Pernyataan Dedi Mulyadi

Doni juga menekankan bahwa aksi walk out Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.

"Kita sampaikan secara terbuka di rapat paripurna. Bagaimanapun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD adalah perwakilan rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kita ini perwakilan rakyat, kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.

Adapun, pernyataan yang dipermasalahkan Fraksi PDI-P disampaikan Dedi saat menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Kala itu, ia berbicara mengenai pendekatannya dalam menjalankan program pembangunan yang tidak selalu mengandalkan dana.

"Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," ujar Dedi pada Rabu (7/5/2025).

Walk Out Saat Rapat

Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.

Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.

Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Sebagai informasi, saat Musrenbang di Cirebon, Dedi menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.

Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.

Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.

Merasa Direndahkan 

Sementara, anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna. 

Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan," ucapnya. "Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDI-P walk out demi kehormatan DPRD, bukan fraksi," kata Memo. 

Aksi walk out ini menambah ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan menandai tuntutan serius dari Fraksi PDI-P agar Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara resmi kepada lembaga legislatif.

Diketahui, sidang paripurna denga agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Respon Dedi Mulyadi

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangapi soal aksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) walk out saat acara rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka. 

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dedi juga menilai bahwa sikap walk out tersebut merupakan bentuk ekspresi dari partai politik dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang biasa dalam sistem demokrasi.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved