Dinilai Tak Butuh DPR, Pidato Dedi Mulyadi di Musrenbang Buat Fraksi PDIP DPRD Jabar "Walk Out"

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memilih walk out dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Hal ini dipicu soal pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.

Dalam kegiatan itu, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD.

Begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ujarnya.

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," ucapnya.

Baca juga: Jawaban Dedi Mulyadi usai Fraksi PDIP Walk Out karena Pernyataan Dianggap Merendahkan: Itu Hak 

Pidato Dedi Mulyadi itu ternyata disinggung dalam rapat DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

Anggota Fraksi PDIP Jabar Doni Maradona Hutabarat, menilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendiskreditkan lembaga tersebut.

“Begini Pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya, dikutip dari video Kompas.TV.

Doni menyimpulkan bahwa ucapan Dedi tersebut menunjukkan bahwa gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.

Tapi, lanjut dia, ternyata dalam pembahasan rancangan peraturan daerah seperti saat itu, Jumat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan DPRD untuk membahas.

“Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peratuan daerah.”

“Saya berharap dalam rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Jawa Barat,” ucapnya.

Baca juga: Ternyata Ini Isi Pidato Dedi Mulyadi Bikin Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Ia berpendapat, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrenbang tersebut, fraksi tidak perlu menyampaikan pandangan.

“Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri,” tuturnya.

“Sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya, pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara musrenbang tanggal 7 Mei yang lalu,” ucapnya menegaskan.

Menurutnya, selama sembilan hari sejak gubernur menyampaikan pernyataan di musrenbang tersebut, tidak satu pun anggota DPRD yang bersuara.

“Saya berharap dan sekaligus dari Fraksi PDIP menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas di DPRD.”

Sementara, Memo Hermawan selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mengajak seluruh anggota Fraksi PDIP untuk melakukan walk out.

Baca juga: Kecewa Ucapan Dedi Mulyadi, Detik-detik Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

Menurutnya, legislatif dan eksekutif seharusnya saling mengisi dan saling memperkuat. Tapi beberapa bulan ini, kata dia, memang ada suara-suara yang kurang enak.

“Kita tidak saling merendahkanlah. Saya memintalah, perbaiki kehormatan maruah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur, maupun dengan legislatif ini, DPRD,” ucapnya.

Sebagai kehormatan dan muruah DPRD, ia meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out dalam rapat paripurna hari itu.

“Saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatigf baik. Terima kasih Pimpinan.”

“Silakan berdiri Fraksi PDI Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” ujarnya.

Sementara, Doni Maradona Hutabarat yang dihubungi Jumat malam, menilai pernyataan Dedi tersebut mendiskreditkan DPRD.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com.

Sumber : KompasTV

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com