Makin Panas, Ahmad Dhani Kembali Tanggapi Pernyataan Ariel Noah Soal Bahasan Royalati, Aku Smash

TRIBUNSUMSEL.COM -- Perseteruan antara Ariel Noah dan Ahmad Dhani terkait sistem direct license dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia kian memanas.

Terbaru Ariel Noah kembali menyoroti bahwa direct licensing muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan pencipta lagu terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Menurutnya, sistem yang masih konvensional dan kurang transparan menjadi faktor utama mengapa banyak musisi mulai beralih ke mekanisme lisensi langsung.

Hal tersebut langsung ditanggapi Ahmad Dhani langsung melalui akun Instagram-nya melansir dari Kompas TV, selasa (25/3/2025)

“Kau kirim bola bagus, ku smash!”, tulis Dhani.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Dhani mengkritik langkah Ariel dan rekan-rekannya di VISI yang mengajukan uji materi UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dhani bahkan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan kekanak-kanakan.

Ariel yang sebelumnya terkesan enggan menanggapi secara langsung akhirnya buka suara melalui media sosial.

Ia menyebutkan bahwa dirinya tetap percaya pada LMK untuk mengelola royalti musiknya.

Namun, Ariel juga menyatakan bahwa ia terbuka dengan saran Dhani untuk membahas langsung di DPR sebagai alternatif penyelesaian masalah ini.

"Sebetulnya caranya ada banyak. Kalau nanti bisa ketemu di DPR, itu juga mungkin akan kita tempuh," ujar Ariel dalam sebuah wawancara.

Sebelumnya Ariel mengkritik ketidakjelasan hukum terkait pembayaran royalti dan perizinan lagu yang berpotensi merugikan musisi.

Selama ini, penyelenggara konser wajib membayarkan royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Namun, muncul wacana baru yang menyebutkan bahwa penyanyi yang membawakan lagu ciptaan orang lain juga harus membayar royalti langsung kepada penciptanya.

Perdebatan ini semakin menjadi perhatian netizen, dengan sebagian mendukung sikap Ahmad Dhani yang menginginkan sistem direct license, sementara yang lain berpihak kepada Ariel NOAH yang masih percaya pada LMK.

Persoalan royalti musik di Indonesia memang masih menjadi isu kontroversial.

Apakah direct licensing memang solusi terbaik? Ataukah sistem yang sudah ada perlu dibenahi tanpa harus menghapus peran LMK?