DPPPA OKI Gelar Rakor dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

TRIBUNSUMSEL.COM KAYUAGUNG - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir (DPPPA OKI) menggelar rapat koordinasi dan juga sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kegiatan rakor itu, diikuti oleh sejumlah perwakilan OPD dan juga para Camat yang digelar di ruang rapat bende seguguk (RRBS) II.

Dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum Setda OKI, Hj Nursula mengatakan bahwa  kegiatan ini dinilai positif karena diikuti kepala OPD dan unit kerja sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

Serta juga merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat ataupun  daerah. 

"Kegiatan rakor pengarusutamaan gender kewenangan bertujuan agar  kedepannya lebih memahami peran, kemampuan dan juga memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan," katanya sewaktu dikonfirmasi Selasa (22/10/2024) siang.

Selain itu, membuat kaum wanita menjadi lebih maju dan serta dalam pembangunan nasional disegala bidang kehidupan tanpa bias gender.

"Di kegiatan ini bisa menyampaikan persepsi dan motivasi guna menyusun kebijakan, strategi dan program kegiatan," jelasnya. 

Sambungnya, adanya kegiatan ini menjadi penting dalam mengambil keputusan agar lebih memahami akan pentingnya kesempatan yang diberikan pada perempuan.

Yakni untuk membuktikan diri bahwa perempuan berkemampuan dan sebagai mitra kaum laki-laki. 

Dimana khususnya di pemerintahan kaum perempuan untuk keberadaan dan kesempatannya dikedepankan. Yaitu dipercaya dengan diberikan jabatan sesuai dengan keahliannya. 

"Termasuk juga adanya lembaga Swadaya masyarakat dan swasta yang berkecimpung di berbagai bidang kehidupan," terangnya. 

Baca juga: Pemkab OKI Buka Pendaftaran PPPK 315 Tenaga Teknis, 155 Tenaga kesehatan dan 110 Tenaga Guru

Ditegaskan Nursula bahwa kaum perempuan sudah banyak berkontribusi dalam pengambil kebijakan dan keputusan penting. 

"Jadi kepada peserta ikuti dengan baik-baik sehingga dapat dipahami dan dijabarkan pada unit kerja masing-masing," bebernya. 

Ditambahkannya, semoga kegiatan rakor ini memberikan manfaat. Dan dijabarkan di OPD masing-masing. 

Sementara salah satu narasumber, Titin Sumarni MPd mengatakan pengarusutamaan gender strategi kesejahteraan dan keadilan gender dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan.

"Responsif gender perhitungkan dan kepentingan laki-laki dan perempuan dimana adanya bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender," ungkapnya. 

Dijelaskannya, kaum perempuan adanya beban ganda yaitu kaum perempuan mendapatkan multi peran sekaligus multi beban. 

"Perlu implementasi strategi PUG. Mulai komitmen, kebijakan dan kelembagaan. Termasuk bisa dilaksanakan program pro seperti program pembinaan dan organisasi perempuan," urainya.

Ditambahkan sekretaris DPPPA OKI Suradi mengatakan kegiatan rakor kewenangan ini guna mengevaluasi program PUG tahun ini. Juga terpenting menyepakati bersama rencana langkah kegiatan 2025.

"Semoga kegiatan ini dicapai efektif dan efisien. Kegiatan ini sesuai dengan peraturan PPPA tentang percepatan pelaksanaan PUG dan hak anak dalam forum organisasi keagamaan," tukasnya. 

Baca berita menarik lainnya di google news