Awalnya Setuju, Anies Baswedan Batal Maju Pilgub Jabar Gegara Dijegal Mulyono Geng, Kata Ono Surono

Sahrin mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk tak maju di Pilkada Jabar 2024 karena merasa belum ada aspirasi dari warga Jawa Barat untuk memajukan dirinya.

Adapun kondisi tersebut berbeda dengan di Jakarta, ketika ada banyak aspirasi untuk Anies maju pada Pilkada DKI Jakarta. Sahrin menambahkan, bahkan sejumlah partai politik juga sempat menyatakan dukungan di tingkat pengurus pusat agar Anies maju pada Pilkada Jakarta.

"Hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara Jabar dan di Jakarta. Kalau di Jakarta, kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Sementara di Jawa Barat memang baru kali ini," kata Sahrin.

Sebelumnya, kubu Anies Baswedan mengaku telah mendapatkan tawaran untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Jawa Barat oleh sebuah partai politik.

Meski demikian, pihaknya belum menyampaikan siapa partai politik yang memberikan penawaran tersebut. 

"Betul ada permintaan secara khusus dari salah satu parpol dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan. Mereka meminta Pak Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat," ucap Sahrin.

"Tentunya kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan itu," tambahnya. 

Adapun kabar Anies maju pada Pilkada Jabar 2024 mencuat usai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Puan Maharani menanggapi isu tersebut.

 Namun, Puan tak secara eksplisit membenarkan atau membantah kabar terkait partainya mengusung Anies pada Pilkada Jabar. Selain itu, PDI-P sempat digadang-gadang akan mencalonkan Anies pada Pilkada Jakarta.

Namun, saat pendaftaran, PDI-P justru mendaftarkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta tersebut.

 Saat itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watabun mengatakan, peluang Anies dicalonkan sangat kuat jika ia bersedia menjadi kader dari partai banteng.

"Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (20/8/2024).

Komarudin menambahkan, pada dasarnya PDI-P akan memprioritaskan kadernya sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada Pilkada.

Selain itu, ia merasa memiliki kader-kader yang potensial. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa kewenangan untuk memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

(*)