Kemenkumham Sumsel Harmonisasikan 73 Raperkada Selama Dua Pekan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Sumsel mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

Adapun produk hukum daerah yang dilakukan harmonisasi berasal dari 17 Kabupaten/kota dan 1 Provinsi Sumatera Selatan.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, mengatakan dalam dua pekan ini total ada 86 rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi. Jumlah tersebut terdiri dari 13 Raperda dan 73 Raperkada di wilayah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Selatan.

13 Raperda tersebut antara lain 1 Raperda Lahat, 3 Raperda Pali, 4 Raperda OKU, 1 Raperda Musi Rawas, 2 Raperda OKUS, 1 Raperda OKU Timur, 2 Raperda Muara Enim.

Sedangkan 73 Raperkada terdiri 7 Raperkada Kab. Muara Enim, 2 Muratara, 3 Raperkada OKI, 2 Raperkada Banyuasin, 6 Raperkada Lahat, 9 Raperkada Prabumulih, 3 Empat Lawang, 23 Raperkada Palembang, 5 Raperkada Pagar Alam, 2 Raperkada OKU, 1 Raperkada Musi Rawas, 5 OKU Selatan, 3 Raperkada OKU Timur, 2 Raperkada Provinsi Sumatera Selatan.

"Kanwil Kemenkumham Sumsel diberikan amanat berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," ungkap Ilham Djaya.

Lebih lanjut Ilham mengatakan kegiatan pengharmonisasian merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Penutupan Simulasi Pelatihan Pencegahan Karhutla,Kemenkumham Sumsel Optimis Antisipasi Berjalan Baik

Baca juga: Kemenkumham Sumsel Kunker Ke DJKI, Koordinasi Kinerja Kekayaan Intelektual

“Raperda dan Raperkada yang menjadi objek harmonisasi merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah”, ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya berharap, dengan dilakukannya pengharmonisasian diharapkan Raperda dan Raperkada yang dibentuk taat asas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, hal ini akan menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan implementatif.

 "Semoga nantinya peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," ungkap Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya.

Baca berita menarik lainnya di google news