65 Contoh Soal CAT PPK Pilkada 2024 Lengkap Kunci Jawaban, Beserta Jadwal Tes Offline

10. Bagi saya bekerja adalah…
A. Beribadah
B. Tugas
C. Mencari uang untuk nafkah
D. Kebutuhan
E. Kewajiban
Kunci Jawaban: C

11. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…
A. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota
B. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota
C. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota
D. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota
E. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota
Kunci Jawaban: D

12. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 21 Tahun 2007
E. UU No. 32 Tahun 2004
Kunci Jawaban: B

13. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?
A. KPS
B. PPK
C. PPS
D. KPU Provinsi
E. KPU Kabupaten
Kunci Jawaban: D

14. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…
A. PKPU Nomor 1 tahun 2024
B. PKPU Nomor 2 tahun 2024
C. PKPU Nomor 3 tahun 2024
D. PKPU Nomor 4 tahun 2024
E. PKPU Nomor 5 tahun 2024
Kunci Jawaban: B

15. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?
A. Proporsional
B. Proporsional Terbuka
C. Distrik Berwakil Banyak
D. Suara Terbanyak
E. First past the post
Kunci Jawaban: C

--- Contoh soal CAT PPK Pilkada 2024 ---

16. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…
A. Perencanaan program dan anggaran
B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Kunci Jawaban: E

17. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…
A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih
B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan
C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
Kunci Jawaban: D

18. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…
A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan
B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara
C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya
D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang
E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK
Kunci Jawaban: E

19. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. 4 kali
E. 5 kali
Kunci Jawaban: C

20. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…
A. Pasal 199
B. Pasal 200
C. pasal 201
D. Pasal 202
E. Pasal 2023
Kunci Jawaban: C

21. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…
A. 22 September 2024
B. 27 September 2024
C. 22 November 2024
D. 27 November 2024
E. 22 Desember 2024
Kunci Jawaban: D

22. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum
E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur
Kunci jawaban: A

23. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…
A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu
D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat
E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Kunci Jawaban: D